Zola saat penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Angggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016

KabarJambi.net – Gubernur Jambi, Zumi Zola, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi mempunyai pemahaman yang sama terhadap kondisi keuangan daerah saat ini, yakni dengan adanya penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

Hal tersebut diungkapkan Zola usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Angggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (26/9/2016) siang.

“Kita ini dalam kondisi yang sulit, dalam artian dalam membangun, dana kita banyak sekali yang terpotong, sudah kita sampaikan Rp250 miliar lebih, dan yang membuat lebih sulit, kita ini mengetahuinya di 4 bulan terakhir, ada penundaan. Itulah yang menjadi suatu tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jambi, dan alhamdulillah saya mengucapkan terimakasih, hal ini juga bisa dipahami oleh teman-teman DPRD, bahwa banyak pemangkasan anggaran yang harus kita lakukan, dan bisa dimengerti, bisa diterima DPRD,” ungkap Zola.

Zola menyatakan, untuk menyikapi kondisi tersebut, harus ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil, yakni pemotongan-pemotongan untuk hal-hal yang dianggap tidak penting, misalnya pemotongan perjalanan dinas, pengadaan-pengadaan meubeler, rehab gedung, dan lain-lain.

“Kita berupaya supaya, kalaupun ada mengganggu pelayanan terhadap masyarakat, jangan terlalu besar, jangan signifikan, mengganggu mungkin ada, tetapi kita coba tekan dan coba kita pahami bahwa ini kebijakan dari Pusat dan kewenangan kita terbatas dalam hal ini,” lanjut Zola

“Saya sudah sampaikan kondisi di Jambi kepada Ibu Menteri Keuangan, kita sudah surati juga, pada intinya kita menginginkan jawaban kepastian, kalau dana alokasi ditunda, kapan bisa dicairkan, jadi kita bisa mengatur keuangan. Kalau sampai memang ada pemotongan, kita harus siap juga, semua di tangan Pemerintah Pusat, kita harus siap, dan ini harus ada kekompakan eksekutif dan legislatif. Alhamdulillah sejauh ini kita kompak,” jelas Zola.(nv)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY