KabarJambi.net – Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi menggelar Media Gathering Catatan Akhir Tahun 2016 terkait permasalahan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tak kunjung usai dan sudah menelan 22 korban jiwa serta merusak 10.926 Hektare Sempadan (Badan) Sungai.

Dikatakan Rudi, penambangan emas illegal yang berlangsung di Jambi sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan. Selain memakan korban yang cukup tinggi juga telah menyebabkan kerusakan sumber ekonomi masyarakat lokal.

“Sebagaimana kita lihat di kawasan Perentak misalnya, terlihat bekas-bekas galian areal persawahan yang sudah beralih fungsi, timbunan pasir dengan cerukan-cerukan luas tampak di bekas areal persawahan, tanpa ada upaya restorasi,” sebut Rudi.

Disampaikan pada acara Media Gathering Catatan Akhir Tahun 2016, Rudi juga mengatakan emas bisa disebut dengan sumber ekonomi dadakan. Sehingga penghidupan dengan emas akan diturunkan ke generasi selanjutnya, karena semakin banyak pendapatan akan mendorong orang semakin konsumtif, sehingga dengan emas akan sulit sekali untuk menjaminkan masa depan penghidupan bagi generasi yang akan datang.

Buruknya lagi, dengan lahan yang sudah di bolak-balik oleh alat berat untuk mengambil emas akan butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa mengembalikannya ke areal persawahan.

Melihat kenyataan ini, maka WARSI menghimbau pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan pihak yang berkewajiban untuk menjaminkan masa depan yang baik untuk generasi yang akan datang untuk melakukan pencegahan dan penghentian aktivitas penambangan emas illegal.

“Beberapa tahun ini aparat sudah kerap kali melakukan razia dan penangkapan pelaku penambangan illegal, namun sayangnya usaha ini seperti patah tumbuh hilang berganti. “Kami menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemberantasan PETI. Di banyak statement, mulai dari Gubernur, Kapolda sampai Bupati sudah bersepakat tidak boleh ada PETI, namun kenyataannya seolah pemerintah angkat tangan dengan masih maraknya PETI, bahkan di tempat terbuka dan sangat mudah dipantau sekalipun, ini perlu dipertanyakan, ada apa  sebenarnya?,” ungkapnya.

Ini berarti kata Rudi, ada hal-hal yang masih perlu untuk dibenahi dan diperhatikan oleh semua pihak. Misalnya saja keterlibatan oknum di pemerintahan, aparat bahkan anggota perleman, masih sangat memungkinkan terjadi.

Selanjutnya mata rantai peredaran pasokan bahan bakar ke lokasi penambangan. Tanpa ada sesuatunya atau jaminan pihak tertentu tentu tidak mudah mendatangkan bahan bakar ke lokasi penambangan emas.

“Semua masalah ini harus diurai satu persatu jika memang tekat untuk memberantas PETI sudah ada di pemerintah dan aparat,” sebut Rudi.

Selanjutnya menurut Rudi yang harus dilakukan adalah pelegalan kawasan tambang rakyat. “Kawasan tambang yang benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk para cukong, dengan cara ini, maka masyarakat bisa meraih manfaat dari tambang yang dilakukan pada kawasan yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, maka pengawasan dan pelibatan masyarakat untuk peningkatan ekonomi bisa dilakukan dan penyentuh langsung pada masyarakat,” sebutnya.

Tidak hanya penambangan emas illegal yang merusak lingkungan di Kerinci dan Muara Jambi juga terdeteksi penambangan galian C illegal yang juga membawa dampak ekologi dan sosial. Terhadap tambang galian C ini juga penting untuk dilakukan edukasi masyarakat penambang dan juga ketegasan aparat untuk menyikapinya.

Selain itu, sepanjang 2016 banjir dan longsor juga menjadi bencana alam yang banyak terjadi di Provinsi Jambi. Penyebabnya mulai dari penambangan emas illegal sampai ke deforestasi dan degradasi hutan. Berdasarkan interpretasi Lansat 8 yang dilakukan Unit Geographic Information System  Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, dalam rentang tahun 2012 ke 2016 Jambi kehilangan tutupan hutan sebesar 189.125 ha.

Dari interpretasi yang dilakukan pada tahun 2012 total hutan Jambi masih 1.159.559 ha, pada tahun 2016 sudah turun menjadi 970.434 ha.  Hal ini setara dengan 8 kali lapangan bola per jam.

Hilangnya hutan ini telah menyebabkan bencana ekologis di wilayah Jambi, dilihat dengan tingginya intensitas banjir dan longsor yang menyergap Jambi. Dari catatan yang dikumpulkan WARSI banjir dan longsor telah menyebabkan 10 orang meninggal dunia, empat hilang dan 7 luka-luka. Kejadian banjir bandang yang terjadi di Jambi juga sudah menghanyutkan 78 unit rumah dan 9.142  unit rumah terendam. Kejadian ini juga menyebabkan seluas  14.694 lahan pertanian sawah dan perkebunan ikut terendam dan mengalami gagal panen.

Banjir bandang juga menyebabkan sebanyak 140 desa terisolasi dan akibat putusnya fasilitas umum berupa jalan dan jembatan. Jembatan putus yang teridentifikasi meliputi 7 jembatan dan 39 bangunan sekolah ikut terendam.

“Kondisi ini boleh dibilang berkebalikan dengan tahun lalu, jika tahun lalu kita kebakaran hebat tahun ini Jambi mengalami kebasahan yang cukup hebat, kondisi ini memberi gambaran bahwa ada kekeliruan dalam mengelola sumber daya alam kita,” lanjut Rudi.

Maka untuk ke depannya WARSI menghimbau pemerintah untuk melakukan upaya nyata untuk pemulihan lingkungan dan mengurangi dominasi korporasi dalam pengusahaan lahan. Dan yang paling penting juga melibatkan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara langsung.

“Dari pengalaman kami, ketika hutan dikelola oleh masyarakat, laju deforestasinya boleh di bilang nol persen. Kami mencontohkan pengelolaan kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur di Kabupaten Bungo yang dikelola oleh masyarakat dengan skema Hutan Desa, sejak tahun 2013 sampai 2015 laju deforestasi di kawasan ini menjadi nol,” sebut Rudi.

Sedangkan di bagian atas atas tepatnya di DAS Batang Pelepat, pengelolaan kawasan di serahkan ke korporasi yang dikelola perusahaan HTI dan perkebunan kepala sawit serta tambang menyebabkan laju deforestasi yang sangat tinggi. Tahun 2000 DAS Pelepat masih berhutan 39.706 ha namun pada tahun 2016 tinggal 19.509. Laju deforestasi di kawasan ini mencapai 1.262 ha per tahun.

Dengan laju deforestasi yang tinggi di wilayah ini, memang andil besar pada bencana ekologis yang menimpa daerah ini.

“Pada awal tahun lalu, kawasan Dusun Batu Kerbau ke Kecamatan Pelepat hanyut di sapu banjir bandang, padahal sebelum-sebelumnya kawasan ini relatif aman dari banjir, jikapun ada banjir bersifat tidak spontan, air naik secara perlahan dan kemudian turun secara perlahan tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti,” sebutnya.

Untuk itu, menurut WARSI intervensi dalam pengelolaan sumber daya alam wajib untuk dilakukan. Pengelolaan hutan yang melibatkan langsung masyarakat, sejauh ini terbukti mampu mencegah kerusakan hutan.

“Di sisi lain, pengelolaan ini memberikan multi manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Dalam pendampingan yang dilakukan WARSI dengan pengelolaan berbasis masyarakat, bisa diisi dengan kegiatan yang menguntungkan perekonomian masyarakat, misalnya pengembangan pohon asuh, pengembangan komoditas bertingkat, pengembangan listrik mikro hidro dan lain sebagainya,” sebut Rudi.

Untuk itu menurutnya PHBM atau yang dalam bahasa pemerintah disebut dengan perhutanan sosial sangat mungkin untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekaligus memberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Afm)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY