KabarJambi.net- Sejumlah masa yang mengatasnamakan Save Our Sister melakukan aksi menyalakan lilin di depan Kejaksaan Negeri Jambi.

Dikatakan Koordinator Lapangan (Korlap) Zubaidah, mereka dari Perwakilan Masyarakat yang mengatasnamanakan Save Our Sisters menuntut aparat penegak hukum tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, Sabtu (10/12/2016)

Zubaidah, menjelaskan seorang  laki-laki berumur sekitar 65 tahun bernama Wahono  (WA) melakukan pencabulan terhadap empat orang anak SMP di bawah umur secara berantai di kota Jambi. Kasus pemerkosaan ini terkuak setelah orang tua salah seorang korban melaporkan kasus ini ke Polresta Jambi.  Dari kesaksian korban berinisial AD, terkuak  tiga temannya juga menjadi korban kekerasan seksual oleh WA.

“Pada tanggal 6  Desember, Wahono di vonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jambi lebih ringan dari tuntutan JPU 1 tahun 6 bulan. Para orang tua korban keberatan atas putusan pengadilan yang terlalu rendah terhadap pelaku yang mana ancaman hukuman hingga 10 tahun kok dituntut dan diputus ringan? Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual dan kecaman berbagai pihak untuk menghukum berat pelaku kekerasan seksual justru yang terjadi di Jambi kebalikannya. Proses hukum yang dinilai jauh dari rasa keadilan dan tidak ada rasa keberpihakan kepada korban membuat perwakilan orang tua korban  berujuk rasa memprotes vonis ringan hakim pengadilan dan Kejaksaan Jambi,” terang Zubaidah.

Dalam proses pengaduan, keluarga korban menangkap kelambatan dan ketidak seriusan serta dugaan permainan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dan aparat penegak hukum dalam meyelesaikan kasus ini. Tidak sedikit pihak aparat menyalahkan dan menghakimi keluarga korban sehingga menempatkan korban seperti pelaku atau penyebab terjadinya kekerasan seksual (Revitkmisasi). Perilaku ini jelas bukan merepresntasikan kepentingan hukum dan keadilan bagi kornban yang notabene masih anak-anak yang berusia 14 tahun.

Kasus kekerasan seksual ini merupakan puncak dari situasi krisis minusnya jaminan perlindungan bebas dari kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang seharusnya dijamin oleh Negara. Persoalan penegakan  hukum yang lemah sehingga menyebabkan impunitas pelaku kekerasan seksual yang seharusnya dapat di jerat secara maksimal dalam UU No. 35 tentang 2014 tentang perubahan atas UU No 23/2002 tentang perlindungan anak pasal 88 dengan Pidana 10 tahun Penjara dan Denda Maksimal Rp 200 Juta.

“Tapi apa yang terjadi tuntutan dan vonis jauh dari rasa adil dan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual berantai terhadap anak-anak yang masih berumur 14 tahun. Apakah itu yang namanya keadilan dan keberpihakan terhadap anak korban kekerasan seksual,” tanya Zubaidah. (Afm)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY