KabarJambi.net – Setelah melalui tahapan pembahasan panjang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) tahun 2017 sebesar Rp 4,342 triliun dalam Rapat Paripurna Dewan di Aula Utama Kantor DPRD Provinnsi Jambi, Kamis (30/11/2016).

Ketua DPRD Provinsi Jambi,  Cornelis Buston mengatakan, setelah melalui pembahasan akhirnya APBD Provivnsi Jambi tahun 2017 disetujui sebesar Rp 4,342 triliun. “Anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2,366 triliun lebih dan belanja langsung Rp 1,975 triliun,” katanya.

Sebelum disahkan, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, H Mauli, menyampaikan laporan Banggar atas RAPBD Pemprov Jambi 2017. Ia mengatakan DPRD dan Pemprov Jambi sepakati pendapatan provinsi pada tahun 2017 sebesar Rp 4,163 triliun lebih, atau mengalami kenaikan sebesar 20,97 persen dari target pendapatan 2016 yang hanya Rp 3,441 triliun.

Mauli menyebutkan, pendapatan daerah itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,393 triliun lebih atau meningkat 9,36 persen dari target PAD 2016. Kemudian pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp 2,766 triliun lebih atau meningkat 78,47 persen dari tahun 2016.

“Sedangkan pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp 4,459 miliar lebih atau berkurang 99,28 persen dari tahun 2016 yang mencapai Rp 613,6 miliar lebih,” kata Mauli.

Untuk belanja daerah tahun 2017 kata Mauli direncanakan sebesar Rp 4,342 triliun lebih. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2,366 triliun lebih dan belanja langsung Rp 1,975 triliun.

“Dari jumlah belanja daerah tersebut terdapat defisit APBD sebesar Rp 178,5 miliar lebih dan bisa ditutupi dengan SiLPA 2016 yang jumlahnya sama dengan besaran defisit,” terang Mauli.

Sejumlah rekomendasi Banggar juga disampaikan Mauli. Diantaranya, mengoptimalkan seluruh sumber-sumber pendapatan mengingat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat terlalu tinggi, sehingga apabila terjjadi kondisi keuangan yang tidak baik akan berdampak langsung terhadap pencapaian program kegiatan di Pemprov Jambi.

Pemprov Jambi diminnta untuk melaksanakan program termuat di dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD sesuai rencana dengan perhitungan waktu pelaksanaan sehingga tidak menimbulkan SiLPA yang terlalu besar.

Mengoptimalkan percepatan penyerapan anggaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Agar Pemprov Jambi melalui seluruh SKPD untuk benar-benarr melaksanakan program dengan prinsip yang efesien, efektif dan akuntabel serta mempertimbangkan aturan yang berlaku, terutama pelaksanaan perjalanan dinas, kegiatan rapat-rapat yang menggunakan fasilitas hotel, kegiatan ceremonial dengan menggunakan biaya besar,” tutup Mauli.(Afm)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY