KabarJambi.net – Realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Jambi triwulan III 2016 atau tahun pertama Gubernur Jambi Zumi Zola menjabat, baru mencapai Rp690 miliar atau sebesar 65,01 persen dari target penerimaan sebesar Rp1,062 triliun.

Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jambi Suyati, mengatakan, jumlah tersebut diantaranya dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dari Januari-September.

“Untuk PKB dari target Rp319 miliar baru terealisasi Rp252 miliar atau 78,97 persen. Begitu juga BBN-KB dari target Rp334 miliar baru terealisasi Rp176 miliar atau 52,90 persen,” kata Suyati saat sosialisasi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB tahun 2016.

Kemudian ada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditargetkan Rp270 miliar dan baru terealisasi Rp180 miliar atau 66,75 persen.

Selanjutnya dari Pajak Air Permukaan (PAP) dari target Rp1,2 miliar baru terealisasi Rp918 juta atau 72,10 persen. Dan dari Pajak Rokok target Rp137 miliar baru terealisasi Rp80 miliar atau 58,52 persen.

“Kami menghimbau dan mengajak kita semua para perusahaan dealer, showroom dan leasing kendaraan bermotor untuk dapat mempedomani nilai jual kendaraan bermotor dalam menetapkan PKB dan BBN-KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pergub,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, mengatakan untuk menjamin kualitas layanan bagi wajib pajak, maka diperlukan landasan berupa produk hukum terkait dengan dasar perhitungan pengenaan pajak.

Sebab itu katanya, Pemprov Jambi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2016, tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

“Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar pula peluang daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah,” kata Fachrori.

Dirinya pun berkomitmen untuk memberantas pungutan liar (pungli), dan jika ada masyarakat yang melihat itu untuk segera melaporkan.

“Jika ada pungli di Samsat atau dimana saja itu memang harus kita hentikan. Marilah kita mulai bersikap jujur dan tidak melanggar hukum,” ujarnya.(***)

Sumber : Antara

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY