Perekonomian yang ideal memiliki kompetitif sempurna dimana pengaturan alokasi sumber daya bersumber dari pertukaran sukarela antara barang dan uang pada harga pasar akan menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dari segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Kenyataan sehari-hari, pasar tidak selalu hadir dalam wujudnya yang ideal.

Dalam realitanya, perekonomian pasar seringkali kena polusi dan monopoli sejalan dengan inflasi atau pengangguran. Distribusi pendapatan dalam masyarakat sangat tidak merata. Untuk mengatasi kelemahan tersebut pemerintah mengambil peranan penting dalam perekonomian. Menurut Samuelson (1997) secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yakni (1) meningkatkan efisiensi (2) menciptakan pemerataan atau keadilan serta (3) memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya.

Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran, serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Peran pemerintah dalam mengobati masalah ekonomi, harus diwaspadai pula kemungkinan terjadinya kegagalan pemerintah yang dapat menyebabkan masalah menjadi lebih parah.

Peran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengendalian secara langsung adalah masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sementara pengendalian secara tak langsunng adalah masalah tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran serta nilai tukar.

Berbagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Salah satu adalah pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Dalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu;

(1) Tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar. Pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi. (2) Tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.

Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin komplek. Pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Musgrave (1993) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam prosentase investasi pemerintah terhadap PDB semakin besar dan prosentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lenih lanjut, Rostow dalam (Todaro, 2006) mengatakan bahwa aktivitas dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dalam hal ini peranan pemerintah menjadi semakin besar, terurtama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat.

Suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mempunyai kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tiidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Dalam keadaan normal, meningkatnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, dan begitu juga dengan pengeluaran pemerintah juga menjadi semakin besar. Apabila keadaan tidak normal, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya. Penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkat-kan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang.

Keadaan ini disebut efek pengalihan yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Tidak hanya dibiayai dengan pajak, akan tetapi pemerintah juga melakukan pinjaman ke negara lain. Sebetulnya pemerintah dapat kembali menurunkan pajak, namun tidak dilakukan karena pemerintah masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Sehingga pengeluaran pemerintah meningkat.

Sementara menurut Mangkoesoebroto (1993), perkembangan pengeluaran pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

  1. Perubahan permintaan akan barang publik.
  2. Perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses prodduksi.
  3. Perubahan kualitas barang publik.
  4. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

Yang menjadi permasalahan utama dalam keuangan negara, adalah dalam hal distribusi ongkos yang digunakan dalam pembiayaan untuk penyediaan barang-barang publik diantara masyarakat. Tidak ada cara terbaik yang dapat memberikan kepuasan kepada semua lapisan masyarakat. Perpajakan sebagai komponen utama pembiayaan salah satu dampaknya adlah dampak politis serta efisiensi dalam mekanisme pasar.

Dalam perekonomian negara sedang berkembang, peranan kebijakan fiskal untuk memacu laju pembentukan modal. Kebijakan fiskal juga memainkan peranan penting di dalam rencana pembangunan negara terbelakang. Didalam perencanaan, suatu keseimbangan harus dicapai baik dalam arti riil maupun dalam arti uang. Dengan kata lain, rencana fisik harus disesuaikan rencana keuangan.

Keynes dalam Todaro (2006) berpendapat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh perbelanjaan agregat. Perbelanjaan agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat full employment. Keadaan ini disebabkan investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam peekonomian full employment. Untuk mencapai kondisi terssebut diperlukan kebijakan pemerintah. Tiga bentuk kebijakan pemerintah yaitu kebijakan fiskal, moneter dan pengawasan langsung. Kebijakan fiskal melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah.

Dalam periode inflasi biasanya kebijakan fiskal akan berbentuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Apabila pengangguran serius, pemerintah berusaha menambah pengeluaran dan berusaha mengurangi pajak. Kebijakan moneter dilakukan dengan mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Pengawasan langsung dilakukan dengan membuat peraturan.

Alasan peranan pemerintah dibutuhkan dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian adalah :

  • Untuk menyediakan peraturan-peraturan yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat.
  • Untuk membetulkan bila terjadi kegagalan pasar. Adapun kegagalan pasar diantaranya:
  1. Kompetisi tidak sempurna

Di dalam pasar yang tidak sempurna dan cenderung monopoli, harga yang terjadi biasanya lebih tinggi dan jumlah produksi lebih sedikit. Pemerintah diharapkan dapat mengatur dan memperbaiki agar kesejahteraan masyarakat tidak berkurang.

  1. Barang publik (Publik goods)

Barang publik mempunyai karakteristik non exludable dan non rivalry. Dengan adanya sifat barang publik sepertu itu maka akan timbul fenomena free rider artinya orang akan berlomba-lomba untuk tidak membayar dalam menikmati barang tersebut. Sistem penyediaan barang seperti ini tidak dapat dilakukan oleh sektor privat, sehingga pemerintah yang menyediakannya.

  1. Ekternalitas

Market economy bersifat selfish sehingga yang dipikirkan adalah meminimalkan biaya sedangkan dampak secara tidak langsung seperti dampak sosial tidak diperhitungkan.

  1. Adanya kegagalan informasi

Dalam beberapa hal masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta, misalnya prakiraan cuaca. Bidang pertanian dan kelautan sangat membutuhkan informasi cuaca, akan tetapi pihak swasta tidak ada yang menyediakannya. Pemerintah yang harus menyediakan informasi tersebut.

  • Peranan pemerintah adalah mendistribusikan pendapatan dari yang kaya kepada yang miskin secara lebih adil.
  • Menyediakan merit goods

Musgrave (1993) menyebutkan merit goods merupakan barang-barang yang seharusnya disediakan meskipun masyarakat tidak memintanya. Masyarakat sering tidak bijaksana atau tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengalokasikan sumber ekonomi yang dimiliki. Peranan pemerintah adalah membantu masyarakat untuk mengalokasikan untuk kebaikan masyarakat. Pemerintah menyediakan helm agar masyarakat terhindar dari bahaya manakala terjadi kecelakaan, dan pemerintah menggalakkan asuransi untuk masyarakat.

Secara umum fungsi pemerintah dalam perekonomian dalam perekonomian modern dapat dibagi menjadi :

  • Fungsi alokasi

Pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.

  • Fungsi distribusi

Kaldor mengatakan bahwa suatu tindakan dikatakan bermanfaat apabila golongan yang memperoleh manfaat dari tindakan tersebut memberikan kompensasi bagi golongan yang mengalami kerugian sehingga posisi golongan yang rugi tetap sama seperti halnya sebelum adanya tindakan yang bersangkutan.

  • Fungsi stabilisasi

Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor privat sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan penggangguran dan inflasi

 

By: Ahmad Fauzi Ansori

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY