KabarJambi.net – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyesalkan keterangan yang disampaikan oleh pemerintah dalam agenda sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Keterangan yang dimaksudkan tersebut adalah mengenai pernyataan pemerintah yang menyebutkan para pemohon amnesti pajak tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi ketentuan tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Said menganggap keterangan pemerintah mengenai kebijakan amnesti pajak tersebut menyakitkan bagi buruh yang telah membayar pajak secara taat. Dia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut membuat hak warga negara yang tertib membayar pajak secara konsitusi dirugikan.

“Setiap bulan buruh mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak dengan tertib dan langsung dipotong dari gaji. Pemerintah meminta kedudukan hukum dinyatakan tidak sah kepada majelis, itu sangat menyakitkan,” ucap Said usai mengikuti agenda sidang pengujian amnesti pajak dengan acara mendengarkan keterangan Presiden dan DPR.

Sementara itu, dalam acara sidang tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai wakil pemerintah menolak permohonan uji materi UU Pengampunan Pajak dan menyatakan para pemohon uji materi ketentuan tersebut tidak berkedudukan hukum.

Dia menyebutkan bahwa MK sudah menetapkan lima syarat kumulatif untuk mengajukan uji materi sebagai syarat kedudukan hukum, namun para pemohon hanya mampu memenuhi satu syarat saja.

“Para pemohon hanya memenuhi satu syarat, yaitu memiliki hak konstitusional kesamaan di hadapan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, sementara empat syarat lainnya tidak terpenuhi,” ujar Sri.

Said menganggap bahwa keterangan dari pemerintah dalam uji materi amnesti pajak tersebut seolah tidak mewakili rakyat “Kami tetap berpendapat UU Amnesti Pajak bertentangan dengan UUD 1945,” ucap dia.

Sidang berikutnya akan digelar pada Rabu (28/9) dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon.

Uji materi amnesti pajak ini meliputi empat perkara yang dimohonkan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). (***)

Sumber : Antara

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY