KabarJambi.net – Sejumlah Warga Mersam dan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Menggugat Lahan HGU milik PT Sawit Jambi Lestari ke- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi.
Sidang pertama dengan agenda pemeriksaan pokok gugatan yang berlangsung diruang sidang utama PTUN kota Jambi pada hari selasa 01 November 2016.
Dimana para pemohon yang hadir berjumlah 9 orang mewakili 200 kepala keluarga (KK) yang lahannya bersengketa dengan PT SJL.
Salah seorang dari pemohon yang bernama Muhammad Muslim menjelaskan bahwa sekitar tahun 2009, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan masyarakat BPN RI mengirimkan surat Nomor 3207/22-4-500/VIII/2009 tertanggal 09 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
Selanjutnya ada balasan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi melalui suratnya Nomor 011/15-500/1/2010 tertanggal  09 Januari 2010 perihal Pemutakhiran data tanah milik PT SJL yang di indikasikan terlantar seluas ± 1080 Ha (Seribu delapan puluh hektar).
Selanjutnya pada tanggal 14 mei 2013, berdasarkan kesimpulan digelar pertemuan permasalahan tanah antara Kelompok Tani SPSI, Pilau Mandiri, Sungai Murau, Tapah Sari dan Kelompok perwakilan tokoh masyarakat tani dengan PT SJL di Kecamatan Mersam, Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Diketahui bahwa Kanwil BPN Provinsi Jambi telah menyampaikan peringatan I s/d III kepada PT SJL atas tanah terindikasi terlantar sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan PERKABAN Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
Saat itu PT SJL membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan lahan yang terindikasi terlantar, sesuai dengan surat pernyataan tanggal 16 Desember 2012 ujarnya.
Ternyata setelah dilakukan peninjauan lapangan dan pendokumentasian tanah terindikasi terlantar PT SJL tertanggal 27 September 2016 itu, PT SJL tak juga mengusahakan dan menggunakan serta memanfaatkan tanah HGU tersebut sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.
Sedangkan lahan itu kini sebahagiannya sudah digarap warga dan dijadikan kebun (kebun kelapa sawit dan kebun karet), sebahagiannya lagi terlantar. “Makanya, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami mengajukan gugatan ke PTUN Jambi”, ujarnya.
Sementara, dari pihak BPN Provinsi Jambi hadir Firdaus mewakili kepala BPN Provinsi Jambi. Dihadapan Hakim, Firdaus mengaku belum mengetahui dan mempelajari isi gugatan warga tersebut. “kami belum menelaah pak. Jadi kami belum bisa banyak bicara,” ujarnya.
Selanjutnya sidang dilanjutkan pekan depan agenda mendengarkan tanggapan dari Termohon I (BPN Provinsi Jambi) dan Termohon II (BPN RI).(nv)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY