KabarJambi.net – Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi untuk Ketua Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya, Parlas Nababan. Dia disanksi gara-gara menyatakan membakar hutan tidak merusak lingkungan hidup.

Pernyataan ini diungkapkan ketika Parlas Nababan menyidangkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

KLHK menggugat PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang telah membakar hutan seluas 20 ribu hektar.

KLHK menggugat PT BMH sebesar Rp 7,9 trilyun.

Pernyataan Parlas Nababan menuai protes dari publik. Anehnya, Mahkamah Agung justru mempromosikan Parlas Nababan menjadi ketua PN Palangkaraya.

“Usulan nonpalu 1 tahun untuk hakim PN (Parlas Nababan-red) dan K (Kartjono-red),” kata juru bicara KY, Farid Wajdi saat dihubungi detikcom, Kamis (22/9/2016). (am)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY