KabarJambi.net – Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi yang telah rampung disusun Bappeda sejak tahun 2005 akhirnya ditinjau ulang. Hal ini dilakukan setelah Zumi Zola dan Fachrori Umar dipastikan terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jambi.

RPJPD tersebut disusun untuk menjadi pedoman pembangunan Provinsi Jambi hingga 2025. Penyusunan perencanaan pembangunan jangak panjang itu diselesaikan di massa gubernur Zulkifli Nurdin dan Kepala Bappeda Fauzi Ansori.

Fauzi Ansori  yang saat ini juga masih menjabat Kepala Bappeda menyatakan dirinya ketika itu diberi tugas oleh Zulkifli Nurdin untuk segera menyelesaikan penyusunan RPJPD sekaligus merampungkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi jambi.

“Ya, sejak diberi tugas oleh Pak Gubernur Zulkifli Nurdin waktu itu, agar menyelesaikan RPJPD untuk periodik perencanaan 2005 hingga 2025, sekaligus menyesaikan RTRW-nya dan memang ini tugas Bappeda,” ujar Fauzi Ansori dalam diskusi di salah satu stasiun televisi lokal, Senin (11/1/2016) malam.

Lalu mengapa RPJPD harus direview? Apakah ada hubungannya dengan terpilihnya Zumi Zola dan Fachrori Umar menjadi gubernur dan wakil gubernur Jambi?

Menurut kandidat doktor ini, review dilakukan untuk penyesuaian terhadap Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

“Jadi, review dilakukan untuk penyesuaian, sesuai dengan kerangka regulasi dan RTRW yang belakangan baru disahkan (2013),” tegasnya.

Fauzi menegaskan, penyesuaian RPJPD bukan dikarenakan adanya pergantian gubernur dan wakil gubernur namun lebih karena perintah Permendagri.

Lantas, bagaimana mengakomodir janji Zola –Fachrori yang disampaikan dalam kampanye lalu? Menurut Fauzi Ansori, janji-janji politik akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bakal segera disusun.

RPJMD untuk lima tahunan bakal memuat visi misi Zola-Fachrori, selanjutnya dibreakdown oleh setiap SKPD sebagai pelaksana teknis.

“Di SKPD nantilah yang menjadi ‘PR’ untuk dibuat renstra dan kemudian menjadi RKPD untuk satu tahun anggaran,” ujar Fauzi Ansori. (br)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here