KabarJambi.net – Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat evaluasi rancangan RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Rapat yang dipimpin oleh Direktur PEIPD Kemendagri Muhammad Hudori ini digelar di Ruang Rapat Praja Bhakti Lt.2 Kemendagri, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Rapat konsultasi RPJMD ini dihadiri pihak Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan dari Kementerian Kelautan dan Pertanian, dan juga komponen dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Rapat Evaluasi Rancangan RPJMD Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu dihadiri sekretaris Bappeda provinsi (beserta jajaran dan staf), ketua DPRD, dan asisten pemerintahan. Karena keterbatasan waktu yang ada, maka evaluasi RPJMD provinsi Jambi dan Bengkulu sore hari ini dilakukan secara bersama-sama.

Evaluasi Rancangan RPJMD Provinsi Jambi dan Bengkulu yang sudah diberikan kepada Ditjen Bangda terdiri dari beberapa point yaitu, kelengkapan dokumen evaluasi yang sudah disampaikan kepada Ditjen Bangda diantaranya adalah, KLHS tentang RPJMD, rancangan akhir Ranperda RPJMD, berita acara kesepakatan Musrenbang yang sudah ada formulir pengembalian evaluasi RPJMD, kemudian ada laporan hasil RPJMD sebelumnya, dan yang terakhir sesuai dengan Undang-undang yaitu ada peninjauan bersama antara Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Ditambahkan lagi oleh Direktur PEIPD, Ir Muhammad Hudori, M.Si, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 269 ayat 1, dalam evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang harus diperhatikan dalam evaluasi rancangan sore ini, yaitu; pertama, menguji kesesuaian RPJMD dan RPJPD provinsi; kedua, menguji kesesuaian RPJMD dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah); ketiga, menguji kesesuaian RPJMD dengan kepentingan umum; serta d) menguji kesesuaian RPJMD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Hudori kunci pentingnya ada di tiga hal tersebut.

Kepala Bapedda Jambi, Ir. H. Ahmad Fauzi dalam kesempatan evaluasi rancangan RPJMD ini menyampaikan substansi RPJMD Provinsi Jambi yang diantaranya adalah, di RPJP 2009 belum memasukkan indikator sehingga menyulitkan bagi kami evaluasi hasil akhir dari rancangan jangka panjang menengah yang sedang kami lakukan, kemudian diperlukannya penyesuaian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu strategis, sehingga ada perubahan di tahun-tahun sebelumnya. Dan terakhir penyusunan RPJMD harus berpedoman dengan pada RPJMN agar bisa disingronisasikan antara pusat dan daerah. Beliau juga mengatakan bahwa RPJMD Provinsi Jambi memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Ketua Pansus DPRD Bengkulu, Ir. Iskandar ZO menyampaikan bahwa, dalam penyusunan RPJMD ini telah melepaskan atau mengabaikan RPJPD Provinsi Bengkulu tahun 2005 sampai dengan 2025. Proses penyusunan RPJMD telah sesuai dengan aturan yang ada. Dimana dalam pembuatan RPJMD tersebut, berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Serta program kegiatan yang terdapat dalam RPJMD 2016-2021, juga disusun berdasarkan permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah.

Isu-isu strategis Provinsi Bengkulu, diwujudkan dalam Visi dan Misi, yaitu mewujudkan pemerintah yang baik, bersih melalui reformasi tata kelolah pemerintahan, mingkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal, meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan strategis, mewujudkan pola pengelolahan SDM dan lingkungan yang berkeadailan dan berkelanjutan, mewujudkan pengembangan kemaritiman yang integrative, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatakan kompetensi kepemudaan dan prestasi olahraga dan terakhir mewujudkan masyarakat Bengkulu agamis, berbudaya dan demokratis. Menurut Ketua Pansus DPRD Bengkulu, Ir. Iskandar ZO, diperlukan keselarasan antara program pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota. Sehingga sinkoronisasi program dalam bersama-sama direalisasikan. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here