Pokok Pokok Pikiran
Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Propinsi Jambi 2005 – 2025
Oleh : Ahmad Fauzi Ansori*)

 

Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah merupakan dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah yang merupakan guide line bagi pemerintah daerah dalam mengimplemantasikan arah kebijakan dalam jangka panjang atau untuk periode 20 tahun. RPJPD memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 12 Visi didifinisikan sebagai rumusan umum mengenai kaidah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ( 20 tahun); Misi didifinisikan sebagai rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat 13); Sedangkan Arah Pembangunan daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang penjelasan pasal 4 ayat 1 UU 25 tahun 2004. RPJPD menjelaskan Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang yang memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah , tahapan serta prioritas.

Substansi dari RPJPD terdiri dari visi, misi, sasaran pokok 20 tahun yang dibagi kedalam 4 tahapan arah kebijakan 5 tahun pertama, kedua,ketiga dan keempat. Masing masing tahapan arah kebijakan berisi indikator target tahapan pertama , kedua, ketiga dan keempat.

Pemerintah Provinsi Jambi telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025 yang disusun dan ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2009. Saat ini usia perencanaannya telah memasuki paruh waktu perencanaan atau telah berjalan 10 tahun (2 tahapan RPJMD ). Oleh karena itu sudah perlu dilakukan review terhadap penyusunan RPJPD 2005 – 2025 yang didasari dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD selama 10 tahun.

Ada beberapa pertimbangan kenapa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jambi perlu dilakukan review; Pertama : Perlu dilakukan sinkronisasi terhadap RPJP nasional dan RPJMN 2014 -2019 ; Kedua :Perlu dlakukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jambi 2013 -2033 sebagai acuan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti yang amanatkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013; Ketiga : sistematikan RPJPD belum mengacu sepenuhnya pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ; Keempat : Indikator target akhir RPJPD perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat memudahkan dalam melakukan evaluasi hasil; Kelima : Perlu dilakukan penyesuaian hal hal yang berhubungan dengan isu-isu strategi, asumsi asumsi dan Keenam : Perlu di lakukan kajian lingkungan hidup startegis.

RTRW Propinsi Jambi 2013-2033 sesungguhnya merupakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembanguan baik jangka panjang maupun jangka menengah namun pada saat penyusunan dokumen RPJP Propinsi jambi 2005 – 2025 , RTRW propinsi jambi belum dapat diselesaikan dan baru tahun 2013 baru dapat diselesaikan dan ditetapkan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2013, sementara RPJPD propinsi jambi tahun 2005 – 2025 ditetapkan menjadi Perda mendahului Perda RTRW 2013 -2033 . Hal ini disebabkan karena propinsi jambi masih menunggu beberapa kerangka regulasi yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan RTRW Propinsi seperti Undang Undang Nomor 26 Tahun Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sistematika penulisan RPJPD 2005 -2025 masih menggunakan pedoman lama sehingga diperlukan penyusunan RPJPD yang menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada Permendagri 54 tahun Tahun 2010 Tentang tata Cara Penysunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dimana di dalam permendagri ini sistematika penulisan terdiri dari VII bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan; Bab II .Gambaran Umum dan Kondisi Daerah; Bab III. Analisi Isu –isu strategis; Bab IV. Visi dan Misi ; Bab V. Arah Kebijakan; Bab VI. Kaidah pelaksanaan dan Bab VII Penutup. Sedangkan sistematika penulisan yang lama hanya V bab yang terdiri dari : Bab I.Pendahuluan; Bab II. .Kondisi Umum; Bab III. visi dan misi; Bab IV. arah,tahapan dan prioritas pembangunan dan Bab V. Penutup.

Indikator target akhir RPJPD perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat memudahkan dalam melakukan evaluasi hasil, terutama pada sasaran, indikator dan target dari masing masing misi yang harus dicantumkan pada kondisi awal kinerja pembangunan dan kondisi akhir kinerja pembangunan
Mengingat R PJPD telah berjalan 10 tahun maka dalam review perlu memasukan isu –isu strategis kekinian serta asumsi asumsi yang harus dilakukan penyesuain sehingga arah kebijakan yang disusun dalam RPJPD dapat merefleksikan kedua faktor tersebut .

Seiring dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan daerah juga menyusun kajian Lingkungan hidup , sehingga rekomendasi dari kajian lingkungan hidup strategis tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan arah kebijakan agar arah kebijakan pembangunan juga memperhatikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan dari pelaksanaan pembangunan.

Ada beberapa rekomendasi berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis yang digunakan dalam penyusunan review RPJPD Propinsi Jambi 2005 -2025 : Pertama Kebijakan pembangunan hendaknya tidak hanya ditekankan pada peningkatan produktivitas, namun harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan dengan mempertahankan lahan pertanian dan lahan yang berfungsi lindung serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan iptek dan imtaq; Kedua : Kebijakan pembangunan juga harus memperhatikan arahan rencana tata ruang wilayah sehingga terwujud pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi unggulan masing masing wilayah dan konektivitas antar daerah; ketiga : Penegakan peraturan perundangan terutama dalam hal perlindungan terhadap lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan di propinsi Jambi.

Ada beberapa isu strategis baik sekala global, nasional , regional dan propinsi yang juga harus dipertimbangan dalam menyusun arah kebijakan dalam Review RPJPD 2005 – 2025 . Pada skala global ada 4 isu yang dapat ditangkap khususnya yang berkaitan dengan Asean economic community tahun 2015 ( masyarakat ekonomi asean) ; AFTCA, IMT-GT; IMS-GT dan Sustainable Develpoment Goals (SDGs). Untuk isu strategis nasional ada beberapa isu strategis seperti : pembangunan dan perdagangan nasional dan regional; kedaulatan pangan dan energi; membangun dari desa; poros maritim dunia dan isu tentang kemiskinan. Sedangkan isu strategis ditingkat propinsi meliputi beberapa isu seperti : kebutuhan dasar manusia; infrastruktur; pertanian dan lingkungan hidup ; perekonomian daerah dan isu strategis tentang tata kelola pemerintah.

Visi RPJPD Propinsi Tahun 2005 – 2025 adalah Jambi Yang Maju , Mandiri , Adil dan Sejahtera, dengan mengusung 6 misi : pertama mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif ; kedua : mewujudkan masyarakat beriman, bertakwa, dan berbudaya; ketiga : mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum; keempat : mewujudkan kondisi yang aman , tentram dan tertib; Kelima : mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dan keenam : mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan .
Dari 6 misi tersebut diatas pada review RPJPD 2005 – 2025 dilakukan revisi misi menjadi Pertama: Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif; Kedua: Mewujudkan masyarakat ber IMTAQ, berbudaya dan berdaya saing ; Ketiga : Mewujudkan masyarakat demokratis dan tata kelola pemerintah yang baik ; Keempat : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan taat hukum ; Kelima : Mewujudkan Pembangunan yang adil dan merata; Keenam : Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Review RPJPD Propinsi Jambi 2005 – 2025 juga dilandasi dari hasil dari evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD 2005 -2025 dalam pelaksanaan Tahap I RPJMD 2005-2010 dan Tahap II RPJMD 2010 -2015 terutama terhadap capaian dari sasaran dan indikator dari implemantasi misi dalam RPJPD 2005 – 2025. Guna melengkapi dokumen perencanaan dalam RPJPD 2005 – 2025 yang tersisa paruh waktu perencanaan atau 10 tahun kedepan maka dalam review ini juga dilakukan penyempurnaan terhadap sasaran dan arah kebijakan dan diuraikan kedalam masing masing misi sbeagai berikut :

misi 123

 

misi 456

Dalam review RPJPD Propinsi Jambi 2005 – 2025 juga dilakukan review terhadap sasaran, Indikator kinerja dan Target RPJPD Propinsi Jambi sebagi berikut :

misi12--

misi 34--

misi 56--

Selanjutnya mengingat RPJPD 2005 -2025 tahap perencanaan perencanaannya tinggal dia tahap yaitu tahap ketiga (2015-2020) dan tahap keempat (2020-2025) maka dalam review RPJPD ini , [proioritas pembangunan diarah kan pada fokus dan prioritas pembangunan .

Untuk fokus pembangunan pada tahap ketiga (2015-2020) diarahkan pada pencapaian daya saing wilayah, terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas serta penerapan IPTEK dengan prioritas pembangunan : 1.Pengembangan kualitas SDM, Ketatapemerintahan yang baik, pembnagunan aparatur dan sistem pemerintahan serta keuangan daerah ; 2.Pembangunan pendidikan dan kesehatan ; 3. peningkatan kerukunan hidup dalam umat maupun antar umaat beragama dan peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat; 4. Pembangunan kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat lokal ; 5. Pembangunan ketenagakerjaan ; 6. Pemberdayaan perempuan dan pembangunan pemuda olahraga; 7. Pembangunan sosial, poilitik, hukum, ketentraman, dana ketertiban masyarakat; 8.Pembangunan bidang iptek; 9. Pembangunan pertanian; 10. Pembangunan koperasi dan UMKM; 11. Pembangunan investasi daerah; 12. Pembangunan investasi daerah; 13. Pembangunan infrastruktur wilayah dan energi ; 14. Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan Untuk fokus pembangunan pada tahap keempat (2020-2025) diarahkan pada Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berlanjut serta pemerintahan yang baik, dengan prioritas pembangunan : 1.Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah, pembangunan aparatur pemerintah dan keuangan daerah; 2.Pembangunan ekonomi ; 3. Pembangunan kesehatan dan pendidikan; 4. Pembangunan sosial, politik, keagamaan, kebudayaan dan pariwisata; 5. Pembangunan ketenagakerjaan; 6. Pembangunan pemuda dan pemberdayaan perempuan; 7. Pembangunan IPTEK; 8. Pembangunan industri dan perdagangan; 9. Pembangunan pertanian, perikanan; 10. Pengembangan koperasi dan UMKM; 11. Pembangunan investasi daerah; 12. Pembangunan infrastruktur wilayah dan energi serta penataan ruang; 13.Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup .

Pokok pokok pikiran tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan referensi dalam melakukan review RPJPD Propiinsi Jambi 2005 – 2025 . Lahirnya pokok pokok pikiran ini didasarkan pada pertimbangan perlunya dilakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang ada, khususnya RPJPD mengingat sudah berjalan paruh waktu perencanaan yang perlu dilakukan sinkronisasi dengan kerangka regulasi dibidang perencanaan dan sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan ditingkat nasional seperti RTRWN; RPJPN dan RPJMN , sehingga kedepan diharapkan terjadinya sinkronisasi antara perencanaan ditingkat nasional dan propinsi .

*) (Kepala Bappeda Provinsi Jambi , Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY