Gubernur Zumi Zola ketika melihat pelayanan RSUD Raden Mattaher

KabarJambi.net – Penilaian Ombudsman RI yang menempatkan pelayanan publik tahun 2016 di Provinsi Jambi dalam zona merah, cukup menjadi pukulan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi Zumi Zola bersama jajarannya akan terus melakukan pembenahan terhadap pelayanan publik yang ada di lingkup Pemprov Jambi.

“Setiap kinerja kita dinilai, kitakan ada yang mengawasi. Ada BPK, Ombudsman. Kalau masuk zona merah, berarti harus dibenahi,” sebutnya.

Dijelaskan Zola, untuk keluar dari zona merah, setiap instansi Pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus punya pelayanan dan harus ditingkatkan.

“Harus ada komitmen oleh setiap Kepala SKPD untuk meningkatkan pelayanan. Ini akan menjadi pertimbangan buatnya, apakah tetap mempertahankan Kepala SKPD itu di jabatan yang sekarang, atau mencopot dan menggantinya dengan orang yang baru,” tegasnya.

“Ini tergantung mereka.  Ada Ombudsman dan BPK untuk menilai pengelolaan keuangan. Kemudian ada pihak-pihak lain juga,” tambahnya.

Jika tetap berada di zona merah, dipastikan Zola akan mencopot pejabat yang dianggap tidak punya komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Ridham Priskap mengatakan pihaknya akan mencari tahu kriteria penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman.

“Ombudsman kan punya kewenangan melakukan penilaian terhadap pelayanan publik, tentu Ombudsman punya kriteria dan standar-standar penilaian,” kata Sekda Ridham Priskap, Kamis (22/12/2016).

Lanjut Ridham, kita Pemprov tentu berupaya terus untuk layanan yang terbaik kepada masyarakat. Dikatakan Sekda, bukan lagi pelayanan terbaik tapi pelayanan prima yang memang dibutuhkan masyarakat diera sekarang ini. (afm)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY