KabarJambi.net – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Jambi menyoroti pelaksanaan undang-undang 23 tahun 2014 oleh Penprov Jambi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, El Helwi, mengatakan, kewenangan pengelolaan SMA/SMK berdampak pada anggaran guru dan tenanga honorer.

“Pertanyaan mendasar adalah sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi,” papar Helwi, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jambi tahun 2017 di Aula DPRD Provinsi Jambi, Senin (21/11/2016).

Sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, maka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, fraksi PDIP meminta pihak eksekutif tetap memperhatikan azas akuntaabilitas, efisiensi dan efektifitas kemanfaatan anggaran.

“Maka dari itu, setiap rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan harus sesuai peruntukan dan benar hasil kerjanya, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Helwi.(Afm)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY