Opini


 

Mencari Bentuk Gerakan Alumni KAMMI Setelah 18 Tahun Berkiprah

mahyudiIde dasar dan semangat pembentukan Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia  (KA KAMMI) adalah menyatukan berbagai potensi  yang dimiliki oleh para alumni KAMMI dari berbagai jenjang keanggotaan.

Ini menjadi penting mengingat 18 tahun sudah KAMMI berkiprah dalam ranah pergerakan. Banyak memberikan warna warni dalam mengawal pemegang amanah rakyat menjalankan fungsinya mensejahterakan rakyat. Peluh dan darah pun tertumpah dalam perjalanan gerakan KAMMI selama menjadi oposisi terhadap kebatilan. Yang jelas, gairah untuk bergerak memberikan kontribusi bagi perbaikan kondisi bangsa tetap menyala di dada setiap alumni KAMMI.

Kota Bandung menjadi saksi. Silatnas Alumni KAMMI 14-15 Nopember 2015 sebagai momentum puncak bahwa diperlukan sebuah wadah yg menyatukan dan mengelola seluruh potensi-potensi dari para alumni KAMMI.

Dipilih Presidium Nasional yg bertugas melakukan konsolidasi dan mempercepat deklarasi KA KAMMI daerah-daerah serta melaksanakan kongres.

Euforia kembali mengelayuti para Alumni KAMMI. Romantisme bergerak dalam wadah KAMMI seakan kembali membuncah dalam dada.

Beberapa waktu belakangan ini terjadi keterbelahan sikap. Mulai dari internal Presnas,  para alumni (preswil) dan kader KAMMI. Seakan keterbelahan itu semakin meruncing, lantaran munculnya 2 kongres yang bakal di gelar, yakni Kongres Jakarta dan kongres Bandung.

Jelas ini amat sangat disayangkan. Sangat merugikan, tercitra negatif. Publik tentunya akan memiliki beragam tanggapan dan bisa jadi tanpa terkontrol. Ada pihak yang bertepuk tangan, bingung, kepo hingga menyayangkan kondisi yang tengah terjadi. Energi akan terkuras, perasaan akan tertekan. Kenapa,  karena KAMMI tidak mengenal perpecahan. KAMMI terbiasa harmoni.
Berbicara kongres mana yang legal secara pribadi saya menilai dari sisi kemashlahatan organisasi ke depan yang bersemangat terus memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia dengan segala potensi yang ada tanpa tersekat pada  pandangan politik, profesi, SARA.

Kemashlahatan yang saya maksud antara lain; Pertama, sisi kesiapan penyelenggaraan kongres. Kongres Jakarta menampilkan kualitas jaringan yang kuat dengan mengundang Wakil Presiden RI, Mantan Presiden Habibie, Panglima TNI dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang kebetulan juga dedengkot dan tokoh di KA KAMMI. Ini sebuah capaian luar biasa bagi sebuah organisasi alumni yang baru berdiri.

Memberikan efek kepercayaan diri bagi alumni dan segenap aktivis KAMMI bahwa publik mengapresiasi bahkan bisa jadi menimbulkan kepercayaan atas kehadiran KA KAMMI dan bisa melangkah bersama dengan segenap elemen bangsa untuk memberikan warna cerah Indonesia masa depan.

Sementara itu Kongres Bandung saya belum banyak mendengar kesiapan penyelenggaraannya kecuali tanggal pelaksanaan saja 25-26 Nopember 2016. Apresiasi publik yg positif tentunya bisa memberi warna dalam kemashlahatan yang Kedua, yakni penegasan bentuk organisasi serta menjadi legal formal secara hukum negara, serta  kepemimpinan di struktur KA KAMMI.

Ketiga, mempercepat langkah konsolidasi ataupun rekonsiliasi dengan seluruh komponen alumni. Masalah keterbelahan sikap ini tidak boleh berlarut larut dan ini bakal menjadi amanat kongres yang harus ditunaikan oleh kepemimpinan KA KAMMI terpilih.

Satu hal yang tak kalah penting Kongres Jakarta terasa aroma kamandirian dan idealisme. Bahkan seorang kawan alumni KAMMI yang saat ini aktif di salah satu parpol nasionalis pernah berapresiasi dan menyatakan bahwa dia akan datang ke kongres Jakarta karena menurutnya sangat terasa semangat berbeda itu adalah kawan.

Makna kemashlahatan tentunya memiliki dimensi luas. Sepertinya KA KAMMI memang sedang mencari bentuknya.

Penulis : Mahyudi (Anggota Presidium KA KAMMI Sumbar)


Menguak Misteri Asal Usul Narkoba Freddy Budiman

soleman-ponto

Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, ST, MH

Pengantar redaksi : Tulisan ini memperkuat kesaksian gembong narkoba Freddy Budiman. Kepada Koordinator KontraS, terpidana mati yang telah dieksekusi ini memberikan pengakuan dalam berbisnis narkoba dirinya diback up oleh BNN, Polri, dan TNI. Freddy Budiman mengaku telah menggelontorkan dana total Rp 540 milyar kepada ketiga institute untuk memperlancar bisnisnya.

(***)

 

PERNYATAAN Freddy Budiman yang dipublikasikan oleh Haris Ashar, telah membuka ingatan saya kembali pada bulan Mei 2012. Saat itu, saya menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI). Memang benar bahwa Di BAIS TNI saat itu sudah berdiri Primer Koperasi Kalta, yang salah satu usahanya adalah mengurus surat menyurat untuk mengeluarkan kontainer yang berisi barang-barang yang diimport dari luar negeri. Setelah saya menyadari bahwa  usaha itu tidak membawa hasil yang seimbang dengan upaya yang dikeluarkan, akhirnya saya memerintahkan untuk menghentikan usaha itu, diikuti dengan pelaksanaan RUPS luar biasa untuk memilih Ketua Primkop Kalta yang baru.

Akan tetapi, pada bulan Mei secara tiba-tiba saya mendapat perintah dari Panglima TNI agar memeriksa semua Kontainer yang diurus Primkop Kalta. Bagi saya ini perintah aneh, karena saya merasa sudah memerintahkan untuk tidak lagi melakukan pengurusan Kontainer. Tapi perintah tetap perintah, harus dilaksanakan. Setelah melakukan koordinasi dengan Aparat Intelijen Bea Cukai Tanjung Priok dan aparat intelijen Bea Cukai pusat, disampaikanlah bahwa Primkop Kalta memasukan 2 kontainer di Tanjung Priok. Saya marah, karena merasa telah memerintahkan untuk menghentikan kegiatan itu.

Kepala Primkop Kalta yang baru menjelaskan bahwa kontainer itu sudah dalam perjalanan ketika perintah saya keluar. Alasannya masuk akal. Selanjutnya saya perintahkan lagi agar semua Kontainer yang diurus oleh Primkop Kalta di seluruh pelabuhan di Indonesia agar ditahan, dan diperiksa kembali. Perintah ini dipatuhi oleh pihak Bea Cukai, dimana 2 kontainer di Semarang, dan 2 kontainer di Tanjung Priok diperiksa kembali.

Pada tanggal 24 Mei pagi menjelang siang, 2 kontainer di Tanjung Priok  diperiksa oleh pihak Bea Cukai dan di saksikan oleh 2 orang Mayor anggota BAIS. Hasil pemeriksaannya, tidak ada barang-barang yang dapat dicurigai sebagai narkoba.

Pada tanggal 25 Mei pagi, saya menerima laporan bahwa Serma Supriyadi di tahan BNN (Badan Narkotika Nasional) karena mengeluarkan kontainer dari Tanjung Priok yang berisi narkoba.

Saya marah kepada staf saya, yang melaporkan bahwa kontainer yang diperiksa tanggal 24 Mei itu bebas narkoba. Tapi staf saya kemudian menjelaskan bahwa Kontainer yang ditahan itu adalah Kontainer yang ke 3 yang TIDAK DILAPORKAN keberadaannya oleh Bea Cukai. Staf saya bertanya kepada petugas intelijen Bea Cukai Tanjung Priok, mengapa perintah Kepala BAIS untuk memeriksa kontainer itu tidak dilaksanakan ?

Petugas itu menjelaskan bahwa ada KEKUATAN BESAR yang menekan mereka agar TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS KONTAINER yang bernomor TGHU 0683898. Dan saya sendiri merasa dikhianati oleh Bea Cukai, karena sebelumnya Dirjen Bea Cukai saat itu, Agung Kuswandono, dengan beberapa stafnya datang menghadap saya di kantor, untuk mengajak BAIS agar ikut bekerjasama untuk memerangi PENYELUDUPAN NARKOBA lewat laut yang dirasakan semakin meningkat saat itu.

Singkat cerita, Serma Supriyadi yang mengurus persuratan Kontainer itu dihukum 7 tahun, atas perbuatannya MEMALSUKAN DOKUMEN untuk mengeluarkan kontainer dari pelabuhan Tanjung Priok.

Atas penangkapan ini, pihak BNN menyatakan bahwa :

Pengungkapan kasus ini bermula saat BNN, April lalu, mendapat kabar dariKepolisian Narkoba Cina, DEA, dan United Nation Office on Drugs and Crimebahwa ada kapal yang diduga membawa narkoba dari pelabuhan Cina akan menuju Indonesia. Kapal yang dimaksud itu berlayar dari sebuah pelabuhan di Shenzen, Lianyungan, Cina. Berangkat pada 28 April, kapal kontainer itu mencapai Pelabuhan Tanjung Priok pada 8 Mei lalu. Semenjak itu, BNN mengawasi kontainer tersebut dan menunggu orang yang menjemputnya.

Disampaikan pula oleh BNN bahwa Kontainer dengan nomor TGHU 0683898diangkut oleh kapal YM Instruction Voyage 93 S itu, berangkat dari Pelabuhan Lianyungan, Shenzhen, Cina, dengan tujuan Jakarta pada tanggal 28 April 2012. Pada tanggal 8 Mei 2012, kapal tiba di Pelabuhan JITC Tanjung Priok dan kontainer yang diangkut pada kapal tersebut dibongkar pada pukul 22.00 WIB.

Sebagai orang yang bertugas di bidang intelijen, dari pernyataan diatas ada hal yang terasa janggal. Kejanggalan itu adalah, Dikatakan bahwa berita di dapat dariKepolisian Narkoba Cina, DEA, dan United Nation Office on Drugs and Crime.Kepolisian Narkoba China iniMENDUGA bahwa ada kapal dari pelabuhan di Shenzen, Lianyungan, Cina yang akan Berangkat pada 28 April 2012 dengan membawa Narkoba. Dari pernyataan ini sangat jelas bahwa POLISI CHINA HANYA MENDUGA, TIDAK ADA KEPASTIAN.

Akan tetapi, hal ini menjadi lain ketika disampaikan bahwa Kontainer dengan nomor TGHU 0683898 diangkut oleh kapal YM Instruction Voyage 93 S itu, berangkat dari Pelabuhan Lianyungan, Shenzhen, Cina,   dengan tujuan Jakarta pada tanggal 28 April 2012.

Saya tidak yakin kalau pernyataan yang sangat jelas ini berasal dari Polisi China. Pernyataan ini memperlihatkan adanya suatuKEPASTIAN yang sangat jelas. Adalah sangat janggal bila keadaan sudah sedemikian jelasnya itu, tapi POLISI CHINA tidak langsung menangkapnya ?

Kejanggalan kedua yaitu dari mana BNN bisa mengetahui secara pasti bahwa kontainer nomor TGHU 0683898 berisi narkoba diangkut oleh kapal YM Instruction Voyage 93 S itu, berangkat dari Pelabuhan Lianyungan, Shenzhen, Cina, dengan tujuan Jakarta pada tanggal 28 April 2012.

Karena menurut pengalaman saya, nomor kontainer (TGHU 0683898), isi kontainer(narkoba) nama kapal pengangkut, (YM Instruction Voyage 93 S) nama pelabuhan asal Pelabuhan Lianyungan, Shenzhen, Cina, kota tujuan (Jakarta) dan tanggal keberangkatan (28 April 2012) merupakan data dari Bill of Lading ( BL), yanghanya diketahui oleh pemilik barang. Apalagi secara resmi yang tertulis isi kontainer itu akuariumTidak mungkin Polisi dapat mengetahuinya secara detil seperti itu. Harap diingat bahwa konteiner yang dimuat dalam satu kapal ada ratusan kontainer, dengan tujuan pelabuhan yang bermacam-macam pula.

Tapi saat itu tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mempercayainya. Akantetapi setelah adanya pengakuan dari Freddy Budiman bahwa  bila ia akan mengimport narkoba maka ia akan memberitahukan BNN, Bea Cukai dan Polisi kepercayaan saya menjadi goyah. Ada kemungkinan Freddy Budiman sebagai pemilik barangsudah memberitahukan BNN dan Bea Cukai bahwa Narkoba pesanannya akan datang dengan kontainer nomor TGHU 0683898 diangkut oleh kapal YM Instruction Voyage 93 S itu, berangkat dari Pelabuhan Lianyungan, Shenzhen, Cina, dengan tujuan Jakarta pada tanggal 28 April 2012.

Ketika Pihak Bea Cukai menyatakan bahwa mereka tidak bisa mematuhi PERINTAH saya untuk membuka kontainer ke 3 karena ada KEKUATANBESAR diatasnya yang tidak bisa mereka lawan, maka timbul pertanyaan, Siapa KEKUATAN BESAR itu ? Inilah pertanyaan yang  selama ini tersimpan dalam kepala saya.

Pertanyaan ini baru terjawab setelah adanya pengakuan dari Mantan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Irjen (Purn) Benny Mamoto yang ditulis oleh OkTerus.com mengungkapkan, “barang masuk, kami minta ijin Bea Cukai untuk menggeledahnya.” (http://www.okterus.com/5252-mantan-deputi-bnn-petinggi-tni-pernah-kepergok-selundupkan-narkoba-ke-koperasi-tni)

Artinya sejak saat itu sebenarnya Bea Cukai dan BNN sudah mengetahui dengan pasti bahwa kontainer nomor TGHU 0683898 berisi narkoba. Sangat mungkin petugas BNN yang selesai menggeledah itu melarang untuk membuka kontainer itu. Itulah mungkin yang dimaksud dengan KEKUATAN BESAR yang katakan oleh petugas intelijen Bea Cukai.

Itulah sebabnya perintah saya untuk membuka kontainer ke 3 tidak dilaksanakan.  Karena kalau dilaksanakan, maka pasti akan ditemukan adanya narkoba, sehingga kontainer itu tidak akan bisa keluar dari Tanjung Priok. Kalau kontainer ini tidak bisa keluar dari Tanjung Priok, maka sepertinya ada kepentingan BNN dan Bea Cukai yang akan terganggu. Kalau mereka BNN dan Bea Cukai mau mengikuti perintah saya untuk memeriksa kontainer itu sebelum keluar pelabuhan, maka tidak akan atuh korban sia-sia, seorang anggota TNI, Serma Supriyadi yang tidak tahu apa-apa.

Diberitakan juga bahwa Benny Mamoto menyatakan adanya  keterlibatan aparat sudah berlangsung lama. Sampai saat inipun masih ada. Ia mencontohkan bahwa ada seorang petinggi TNI yang dibekuk BNN karena menyeludup narkoba ke koperasi milik TNI.  Selain itu, pada  tanggal 6 Agustus 2016, dalam diskusi di Warung Daun Cikini, mantan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Irjen (Purn) Benny Mamoto mengungkapkan, “Alamat kontainer itu adalah Koperasi Primkop Kalta BAIS TNI di Jalan Kalibata, Jakarta Pusat,” Sabtu (6/8/2016).  Pernyataan ini sangat menyudutkan TNI, karena TIDAK ADA SEORANGPUN PETINGGI TNI YANG DIBEKUK BNN KARENA MENYELUDUP NARKOBA. Yang ditangkap dalam kasus kontainer TGHU 0683898 hanyalah seorang bintara TNI yang berpangkat Sersan Mayor. Alamat pengiriman kontainerpun bukan ke Kalibata, tetapi ke gudang penimbunannya di Jalan Kayu Besar Dalam 99, No. 22, Rt 11 Rw 01, Cengkareng,Jakarta Barat, seperti yang dinyatakan  oleh Gories Mere kepala BNN pada tanggal 28 Mei 2012 kepada wartawan di kantor BNN Jalan MT. Haryono, Jakarta Timur.

Setelah keluar dari Tg Priok, sopir truck kontainer ditangkap. Setelah penangkapan sopir, kemudian petugas BNN melakukan control delivery. Artinya membawa truckmenuju tujuan sesuai alamat.  Tapi sebelum sampai kealamat, truck dan kontainer ditangkap dan dibuka isinya. Sejak saat itu, tidak ada satu orangpun yang mengetahui dengan pasti kecuali petugas BNN berapa jumlah narkoba yang ada didalam kontainer itu. Saat itu, berapapun jumlah yang disebut BNN, semua orang          harus menerimanya sebagai suatu kebenaran. Akan tetapi, setelah adanya pernyataan dari Freddy Budiman bahwa walaupun barangnya sudah tertangkap, tetapi masih banyak yang beredar dipasaran. Kemungkinan terbesar lolosnya narkoba itu kepasaran hanyalah saat pemeriksaan kontainer yang dilakukan oleh para petugas BNN dengan sepengetahuan petugas Bea Cukai.

Jadi secara analisa intelijen, ada benarnya pengakuan Freddy Budiman bahwa bila ia akan mengimpor narkoba, ia akan menelepon BNN, Bea Cukai dan Polisi serta narkoba miliknya yang menurut BNN telah ditangkap tapi ternyata masih beredar luas juga ada benarnya. Akan tetapi sangatlah disadari bahwa walaupun faktanya sudah sedemikian jelasnya, tetapi untuk membuktikannya secara hukum sepertinya sangat sulit, karena Freddy Budiman telah dieksekusi mati. Masyarakat dan pemerintah hanya dapat menganalisa dan menyimpulkan sendiri kondisi para aparat kita saat ini.

Kondisi seperti itulah sepertinya yang mendorong Dirjen Bea Cukai, Agung Kuswandono untuk mengajak BAIS TNI agar bekerjasama dalam memberantas penyeludupan narkoba lewat laut.

Saya menyambut baik ajakannya itu. Agung Kuswandono juga meminta pertolongan saya agar dapat dipertemukan dengan Kepala BIN (Badan Intelejen Negara) yang saat itu dijabat Letjen TNI Marciano Norman. Pertemuan dengan Kepala BIN terlaksana dengan baik. Saat itu Agung Kuswandono menyampaikan kerisauannya atas banyaknya peredaran narkoba, serta tidak jelasnya kemana barang bukti narkoba yang tertangkap itu disimpan. Sehingga disepakatilah bahwa bila ada narkoba tertangkap, maka barang buktinya akan dimusnahkan didepan seluruh aparat yang terkait

Sebagai saran, mungkin sudah harus dipikirkan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas kepolisian saja, tetapi juga dapat menggunakan TNI, serta masyarakat sipil lainnya. Untuk itu rasa-rasanya sudah saatnya untuk merestrukturisasi dan merevitalisasi BNN.

Penulis adalah Kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS – TNI) 2011-2013

http://jurnalpatrolinews.com/2016/08/09/menguak-misteri-asal-usul-narkoba-freddy-budiman/


 

Kekuasaan dan Kekerasan Seksual

ida zubaidah copy

Ida Zubaidah *)

Ketika pertama kali mendengar seorang dara berinisial YY di perkosa secara brutal  hingga tewas oleh empat belas remaja di Bengkulu. sontak membuat kita marah. Cerita tentang seorang dara diperkosa secara bergerombol, tubuh yang lebam, alat kelamin yang rusak adalah kisah yang tidak pernah usai dituturkan. Setelah kasus YY, terungkap lima kasus pemerkosaan sadis terjadi beruntun  di bulan April hingga Juni di berbagai daerah di tanah air.

Lalu, apakah untuk mencegah pemerkosaan, cukup mempenjarakan pelaku atau korban? Atau dengan hukuman kebiri? Tentu tidak sesederhana itu. Karena pelecehan seksual dalam bentuk pemerkosaan adalah wujud ketimpangan relasi gender yang berakar dalam kekuasaan negara berkelindan dengan dominasi patriarki dalam ruang hidup perempuan,

Semenjak bayi, perempuan selalu diposisikan lemah (inferior). Karena itu ia sosok yang selalu dikondisikan “haus” untuk dilindungi. Perempuan selalu dinobatkan sebagai ratu rumah tangga; sosok perempuan yang mengabdi pada tugas rumah tangga sedangkan laki-laki diposisikan kuat (superior) sejak bayi diberi “sayap”  untuk terbang bebas keluar rumah   Ia selalu diajarkan terbang tinggi dan juga diajarkan  cara bertarung menaklukkan musuh  di medan publik.

Pogram pembangunan yang digadang-gadang berkeadilan gender mendorong perempuan keluar rumah dan meyeret perempuan masuk ke industri dan pabrik-pabrik menjadi tenaga murah. Perusahaan yang mempekerjakan perempuan justru menjalankan sistem kerja yang patriarkis; tenaga perempuan dianggap sebagai tenaga yang lemah dan tunduk sehingga perusahaan  dengan leluasa membayar murah tenaga perempuan.

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2013 sekitar 80.000 orang buruh, sebanyak 90 persen dari angka tersebut merupakan buruh perempuan dan 75 persen buruh perempuan yang ada di Jakarta  telah mengalami kekerasan seksual.

Walaupun dalam UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 telah diatur dalam pasal tentang penyediaan alat transportasi untuk pekerja perempuan. namun faktanya perempuan-perempuan buruh pabrik maupun pekerja informal bekerja sampai larut malam, masih banyak yang belum mendapatkan transportasi dari pihak perusahaan sehingga rawan menjadi korban pelecehan seksual. Seperti pada kasus yang menimpa seorang karyawati berinisial NA (35). Pada tanggal 19 juni 2015, NA mengalami pemerkosaan saat sedang menaiki angkutan umum jurusan  Kebayoran. Pelakunya adalah supir angkutan berinisial DA.

Buntut panjang persepsi dan prilaku patriakhis  bertalian erat dengan kekuasaan negara melalui berbagai kebijakan ekonomi liberal yang semakin memiskinkan rakyat. Beragam paket kebijakan dibuat untuk memangkas layanan publik. misalnya pendidikan, kesehatan kepada mekanisme pasar, pencabutan subsidi BBM memicu kenaikan harga bahan pokok. Kondisi ini tentu saja akan menyulut frustasi di kalangan masyarakat.

Pada akhirnya kemiskinan dan jurang kesenjangan sosial yang tinggi  melampaui batas-batas kemanusiaan.karena kemiskinan dilampiaskan dalam bentuk brutral yaitu kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap tubuh perempuan.

Pemerintah Indonesia seharusnya bisa belajar dari pengalaman beberapa negara yang menjalankan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, penerapan hukuman kebiri hasilnya tidak efektif dan akan berpotensi melahirkan kekerasan yang lebih berbahaya dari pelaku.

Untuk memutus mata rantai kekerasan seksual  dan pemerkosaan negara “senses of urgency” dengan mengurai akar dan menjawab persoalan tersebut dengan sistemik hingga ke berbagai wilayah, pemerintah, dan segenap tokoh masyrakat  bahu membahu memulihkan kembali tatanan kehidupan sosial budaya yang menegakkan nilai-nilai humanis.

*) Penulis adalah pendiri Sekolah Embun Pagi dan direktur Beranda  


 

beragimakna

Mas Gagah Di Negeri Baabullah
oleh Salim A. Fillah

Istana Sultan Ternate

“..Dia bersuara lirih, bicaranya halus, dengan keanggunan sikap seorang sultan dan kegagahan seorang pejuang di antara bangsanya..”

-Sir Francis Drake, 3 November 1579-

Laksamana Inggris terkemuka ini sedang menggambarkan perjumpaannya dengan sang singa Ternate yang menyembunyikan kukunya, Sultan Baabullah Datu Syah.

Sembilan tahun sebelumnya, sebakda Ayahandanya Sultan Khairun Jamil dibunuh dengan keji dalam jamuan tipu-tipu di Benteng Sao Paulo oleh Portugis; Kaicil Baab, nama muda Sang Sultan, mengaumkan sumpah Soya-Soya, janji jihad habis-habisan di bawah panji Islam untuk mengusir bangsa kafir yang aniaya dari tanah airnya.

Dalam tahun-tahun berikutnya, 2000 armada kora-kora dan juanga-nya mengangkuti 120.000 pasukan dipimpin para panglimanya; Raja Jailolo Katarabumi, Salahakan Sula Kapita Kapalaya, Salahakan Ambon Kapita Kalakinka, dan Kapita Rubuhongi melayari lautan menghantam setiap kedudukan Portugis di timur Nusantara. Benteng Tolucco, Santa Lucia, dan Santo Pedro segera bertekuk lutut. Benteng Sao Paulo tempat si penjahat perang Gubernur Lopez de Mesquita tinggal dikepung dengan beradab hingga seluruh bangsa Portugis pergi tanpa disakiti dengan merasa rendah diri di tahun 1575.

Baabullah, sang penguasa 72 jazirah yang membentang dari Sulawesi Utara, Tengah, dan Tenggara di barat hingga wilayah kepala burung Irian dan kepulauan Marshall di timur; dari kepulauan Kei-Nusa Tenggara di selatan hingga Mindanao di utara; mendakwahi I Tunijallo Raja Gowa, membangun persekutuan kokoh dengan Demak dan Aceh untuk menjaga Nusantara dari Imperialisme Barat. Benteng jihad yang dirintisnya bertahan hingga lebih dari 100 tahun kemudian.

Ngade

Baabullah, saya mengenang dan mendoakannya di Ngade, di atas danau yang digendong lereng Gamalama, dengan Pulau Tidore dan Maitara seakan mengapung di laut belakangnya.

Lima hari dalam pekan ini, saya memang diperjalankan Allah menghirup keharuman cengkeh dan pala di tanah Baabullah. Tak terhindari, sambutan warganya yang lebih hangat dari air guraka, lebih manis dari talam sagu, dan lebih lekat dari nasi jaha serasa memeluk hati.

Ah semua ini, karena sebuah janji.

Suatu hari di tahun 1999, saya membaca novelet Ketika Mas Gagah Pergi di perpustakaan Rohis Al Uswah, SMA Negeri 1 Yogyakarta. Saya akan kesulitan menjawab jika ditanya kesan atas kisah apik ini. Mungkin tak sedahsyat rekan-rekan pembaca lain yang berubah hidupnya, tapi ada hutang tak terbayar yang harus saya akui.

Novel KMGP

Ketika Mas Gagah Pergi membantu saya mengerti bahwa Allah memberi hidayah bagi siapapun yang dikehendakiNya dengan jalan yang sering di luar rencana para da’i. Ia menunjukkan dengan jernih betapa Allah menghargai setiap langkah kecil yang diayun menujuNya; yang bagi satu dan lain orang bisa berbeda kerumitannya.

Memahami dan menghargai proses hijrah seperti terkisah tentang Gagah, Gita, ataupun Nadia, telah membantu saya untuk merumuskan bahasa dakwah dalam tulisan dan penyampaian saya selama ini.

Pemahaman seperti itu yang membuat tajuk buku saya selama ini disusuni kata semacam “Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan” dan bukan “Hukum Pacaran dalam Islam”; “Agar Bidadari Cemburu Padamu” dan bukan “Kemuliaan Wanita dalam Syari’at”; serta “Dalam Dekapan Ukhuwah”, dan bukan “Asas-asas Persaudaraan”.

Proses hijrah adalah tentang hati. Hati sering bukan luluh oleh argumentasi, melainkan cinta yang terasa dengan menunjukkan pada sesama bahwa kita mau mengerti.

Ketika Mas Gagah Pergi, bagi saya, adalah tentang bagaimana seharusnya menghadirkan hati dalam mengabdi pada Allah dan menggamit sebanyak-banyak hati dalam pengabdian itu.

Semua hutang pemahaman ini mengaliri darah saya dalam berkarya hingga ketika sang penulis, Yunda Helvy Tiana Rosa, menceritakan semangatnya untuk menjadikan novelet itu film dakwah dengan segala idealismenya, lisan saya kelu untuk menolak permintaan janji membantunya.

Ketika itu, beberapa tahun lalu, saya tak tahu bagaimana harus membantu.

Sebelas tahun menunda produksi karena tak adanya PH yang dirasa sevisi; menolak para pemodal besar demi mempertahankan bagian cerita tentang Palestina; dan rela berpayah-payah berkeliling negeri untuk menggalang patungan crowd-funding, yang barangkali satu-satunya untuk pembuatan film; telah mencekamkan malu di hati pada Yunda Helvy, dan meyakinkan saya akan kesungguhan idealismenya.

“Dek, sepuluh tahun lalu kamulah tokoh Yudi!”, begitu yang sering diulangnya. Dengan sangat serius, direkanya seorang tokoh pelengkap bagi cerita bernama Kyai Ghufron, kakak Yudi, sekaligus jalan hidayah yang mengubah hidup Mas Gagah. Dengan sungguh-sungguh dia katakan, “Dek, kamu harus berperan!”

Saya tercekat dalam diam, selama lebih dari dua bulan.

Begitu banyak pertimbangan yang harus saya renungkan. Dunia film betul-betul sesuatu yang asing, dengan segala citra dan konotasinya. Haruskah saya masuk? Haruskah saya membantu dengan cara seterlibat itu?

Saya harus membuka-buka ulang berbagai kajian fiqih tentang seni, menelaah lagi berbagai pendapat fuqaha’ tentang cerita fiksi, serta menggali-gali lagi pandangan dan keterlibatan para ‘ulama dalam hal semacam ini. Dan bersama itu semua, saya harus berulang-kali bertanya pada hati.

Begitulah, dengan bimbang dan jerih yang meningkahi istikharah, akhirnya saya terbawa ke Tanah Baabullah.

Agaknya saya harus memandang momen ini sebagai bagian dari tapak-tapak perbaikan diri saya sendiri. Saya harus menggunakan karakter Kyai Ghufron yang saya bawakan sebagai cermin. Dan alangkah masih jauh dan curamnya jalur pendakian yang harus saya tempuh untuk menjadi pengabdi ummat seperti Kyai Ghufron, seterjal mendaki Gunung Gamalama dengan berulangkali jatuh ke gravitasi kuat Danau Tolire.

Semua yang dilakukan Kyai Ghufron, cendikia kota yang membaktikan diri di pencilan Negeri Baabullah; di dalam lautnya, di pesisirnya, di ladang-ladangnya, di pesantren ber-laguna-nya, dan di hati penduduknya; semua yang menggosongkan kulitnya di bawah terik mentari timur (sehingga dia lebih hitam dari Yudi, adiknya, he he); banyak yang menjadi hal pertama dalam hidup saya. Semoga ia terukir dalam batin memandu pengabdian saya di kehidupan nyata selanjutnya.

Saya tahu tidak ada yang sempurna, bahkan dengan komitmen sekuat yang Yunda Helvy punya, Mas Fredy si penulis skenario, Mas Firmansyah sang sutradara, Hamas ‘Izzuddin Syahid sang hafizh yang bermain sebagai Gagah, hingga Mas Rohman yang setia menjadi panakawan para pemeran utama. Untuk urusan pengabdian mendasar kepada Allah-pun, kami semua masih harus lebih berupaya lagi mengikat hati, lebih semangat lagi mengenalkan, dan lebih keras lagi memberi teladan. Waktu yang tak panjang, membuat kami pasrahkan sisanya pada Allah Yang Maha Penyayang.

Ya, semua sedang berjuang menjalani perannya dengan komitmen terbaik, sembari menghargai proses tak mudah yang dijalani sesama kru.

Tapi menyaksikan semangat belajar Inoy sang pemeran Gita; akhlaq yang semanak dari Masaji si pemeran Yudi; terus berbenahnya Izza si pemeran Nadia; pinta buku dari Mas Jerry sang Astrada; bincang dengan Mas Ipung, Bu Ade, Teh Ratih, Mas Aziz(a), Mas Dondon, Mas Jaung, Mas Erik, Mas Panca, Pak Yono, Bu Tio, Dek Regy, Mas Yudha, juga wibawa Pak Monotz, Mas Adi, beserta senyum-canda awak-awak lain yang tak dapat saya sebut semua; saya terus menyalakan harapan bahwa tim ini kelak menjadi cahaya dunia perfilman kita; menghasilkan karya yang menginspirasi keshalihan bagi diri mereka dan penontonnya.

Saya akan terus berdoa, untuk mereka yang tertawa-tawa ketika saya cium tangan-tangan yang tapaknya kasar oleh keteguhan berkarya.

Dengan janji dan tekad film ini untuk menghibahkan Rp. 1 Milyar pendapatannya bagi pendidikan bocah-bocah di Indonesia Timur serta Rp. 1 Milyar pula untuk anak-anak Palestina; andalah kiranya para penonton semua, yang akan membantu wujudnya sosok-sosok Mas Gagah yang menyalakan kembali ruh jihad Baabullah, membebaskan Palestina.

Ya, dari Negeri Baabullah; sampai kita semua merapatkan kaki dan bahu dalam shalat jama’ah sebagai Mas Gagah-Mas Gagah, di bawah naungan kubah Masjidil Aqsha yang merdeka. (***)

*) Penulis adalah salah satu pemeran dalam film Ketika Mas Gagah Pergi


 

Pembangunan Jambi Wilayah Barat di Massa Kepemimpinan Zola-Fachrori

Oleh:NANI EFENDI

nani efendiFahmi Rizal Gadin—Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Jambi periode 2010-2015—pernah melakukan riset untuk tesis pascasarjananya tahun 2004 di Universitas Jambi dengan judul: Kondisi Kemiskinan di Provinsi Jambi. Penelitian itu menemukan bahwa dalam 20 tahun terakhir, ternyata terjadi ketimpangan pembangunan daerah di Provinsi Jambi. Pada 2004, diketahui bahwa Provinsi Jambi wilayah timur mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Sedangkan di sisi lain: Provinsi Jambi wilayah barat mengalami peningkatan angka kemiskinan. Pemetaan wilayah Provinsi Jambi tahun 2004, dalam penelitiannya itu, dibagi dua: wilayah timur dan wilayah barat. Wilayah timur adalah Kota Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara wilayah barat terdiri dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Kerinci. Dari kelima kabupaten yang ada di wilayah barat itu, angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kerinci.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab ketimpangan itu adalah jangkauan akselerasi pembangunan dari ibu kota provinsi yang terlalu jauh. Mungkin, ketimpangan itu jugalah, yang merupakan sumber kritikan dari elemen-elemen masyarakat, khususnya masyarakat Jambi wilayah barat beberapa tahun lalu. Bahkan, sayup-sayup terdengar ide dan keinginan dari beberapa elemen masyarakat Jambi barat untuk memekarkan dan membentuk provinsi baru yang mereka namai Provinsi Puncak Andalas. Keinginan itu, sebenarnya, haruslah dipahami sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pembangunan selama ini dan merupakan suatu bentuk kritik masyarakat dalam hal menuntut pembangunan yang adil dan merata yang semestinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Kemiskinan dan aksesibilitas
Kemiskinan (poverty), secara teoritis, memang sangat erat kaitannya dengan persoalan aksesibilitas dan pembangunan. Amartya Sen, profesor di Harvard University, Amerika Serikat, yang juga peraih Nobel Ekonomi tahun 1998, menjelaskan, bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh keterbatasan akses. Menurut Sen, penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Karena keterbatasan akses, manusia mengalami keterbatasan pilihan untuk mengembangkan hidupnya. Akibatnya, manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Dengan demikian, potensi manusia untuk mengembangkan hidup menjadi terhambat dan kontribusinya pada kesejahteraan bersama pun menjadi lebih kecil.

Aksesibilitas yang dimaksud Sen adalah terfasilitasinya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), transparansi, dan lain sebagainya (lihat Setyo Budiantoro, “Manusia, Kebebasan, dan Pembangunan” dalam www.ekonomirakyat.org). Jalan, jembatan, bandar udara, pelabuhan, rel kereta api, dan lain sebagainya merupakan beberapa bentuk fasilitas-fasilitas publik yang dapat meningkatkan akses dan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Itu dalam bentuk pembangunan fisik dan ekonomi.

Dalam konteks politik dan demokrasi, Sen juga menyebut, kelaparan yang terjadi di berbagai tempat di dunia ini bukan karena kurangnya makanan, tetapi karena kurangnya demokrasi (lihat Ignas Kleden, “Legislasi Antikomunisme atau Antiketidakadilan?”, dalam Frans M. Parera dan T. Jakob Koekerits (peny), Demokratisasi dan Otonomi: Mencegah Disintegrasi Bangsa, 1999). Demokrasi yang dimaksud Sen adalah demokrasi yang substansial, di mana setiap orang mendapatkan akses yang luas untuk mengembangkan hidup dan kehidupan mereka.

Menuntut komitmen politik
Dalam tulisan ini, saya tidak bertujuan membahas tentang ide Provinsi Puncak Andalas sebagaimana yang saya singgung sekilas di atas. Yang ingin saya tekankan dalam tulisan ini adalah komitmen dari Gubernur Jambi terpilih, Zumi Zola-Fahrori Umar, untuk membangun Jambi secara berkeadilan dan merata di seluruh Provinsi Jambi dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan. Meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas masyarakat Jambi barat ke ibu kota provinsi mesti menjadi salah satu agenda prioritas utama.

Jambi wilayah barat, khususnya kabupaten yang paling jauh dari pusat Ibu Kota Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Kerinci mesti mendapat perhatian serius. Karena, dari research yang dilakukan oleh Fahmi Rizal Gadin untuk tesis S2-nya itu—di bawah bimbingan Prof. Dr. H.M. Havis Aima, M.S., di Universitas Jambi—diketahui bahwa Kerinci pada 2004 merupakan kabupaten di Provinsi Jambi yang angka kemiskinannya cukup tinggi. Bahkan, terkesan terabaikan selama bertahun-tahun dengan berbagai macam alasan.

Oleh karena itu, Zumi Zola-Fahrori Umar yang telah dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Provinsi Jambi lima tahun kedepan, haruslah menjauhkan sikap politik yang bersifat diskriminatif, apatis, sukuisme, sentimen-sentimen kedaerahan, maupun sikap-sikap primordialisme lainnya. Tidak boleh ada  kebijakan  yang bersifat diskriminatif  dan tidak adil dari Pemprov  Jambi terhadap semua kabupaten yang ada di wilayah pemerintahannya.

Terlepas mereka tidak mendapatkan dukungan yang signifikan dari daerah-daerah tertentu. Yang pasti, saat ini secara fakta politik mereka adalah Gubernur/Wakil Gubernur Jambi terpilih. Mereka sudah menjadi milik masyarakat Jambi secara keseluruhan. Bukan milik golongan tertentu. Mereka telah mendapat amanah masyarakat sebagai Kepala Daerah Provinsi untuk memimpin dengan baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika demi terwujudnya kehidupan masyarakat Provinsi Jambi yang sejahtera dan berkeadilan. Masyarakat pun harus tetap mengontrol jalannya pemerintahan Zumi Zola ke depan. Suara masyarakat bukanlah sebatas di bilik suara sewaktu Pilkada, tapi masyarakat mesti bersuara di setiap waktu dalam upaya menentukan nasib masyarakat itu sendiri. Itulah esensi demokrasi yang sesungguhnya. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer, “Bagaimanapun jeleknya demokrasi sebagai sistem, toh lebih baik daripada yang ada. Sebab, manusia punya hak untuk bicara.”

NANI EFENDI
Pemerhati Sosial Politik, Tinggal di Jambi

 


 

Jurus Jujitsu Jokowi Selesaikan Kasus “Papa Minta Saham

nauli
M Musri Nauli

KETIKA kasus pencatutan nama Jokowi dalam pertemuan Setya Novanto (SN) dengan Presdir PT. Freeport mulai merebak ke public, konsentrasi nasional kemudian menghendaki Setya Novanto diungkap secara terbuka. Menteri ESDM, Sudirman Said (SS) merupakan punggawa pemerintahan langsung membuat laporan resmi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI.

Namun polemic mulai muncul. Melihat tata terbit DPR-RI, MKD kemudian sempat “bersilat lidah”, SS tidak berhak melaporkan SN ke MKD. SS dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk melaporkan (tidak mempunyai legal standing). Sebuah permulaan yang buruk MKD dan bersiap kemudian berhadapan dengan public.

Persidangan MKD kemudian berlangsung bak “opera show” skandal politik terbesar. MKD dan DPR yang semula diharapkan sebagai barisan oposisi untuk melihat jalannya pemerintahan “terjebak” dengan kepentingan pragmatis. Menyelamatkan SN dari ancaman sanksi MKD.

Belum usai menjalani hukuman etik dari MKD terhadap SN akibat pertemuan dengan “sang rasialisme” Donald Trump, SN kemudian terjebak dengan pertarungan politik akibat sikap “nyeleneh” meminta saham dengna mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga tidak salah kemudian desakan mundur disampaikan berbagai kalangan.

Namun terlepas dari berbagai polemic terhadap MKD seperti persoalan “legal standing”, penilaian rekaman, maupun persidangan etika yang kemudian mengarah terhadap pembuktian formil seperti persidangan pidana, strategi yang dimainkan Jokowi benar-benar membuktikan kehandalan Jokowi “memainkan” strategi perang.

Dengan mengirimkan hulubalang SS ke MKD, Jokowi hendak “menjewer” SN yang dianggap “sudah keterlaluan”. Dengan halus Jokowi menggunakan MKD sebagai tangan “menjewer” SN. Jokowi sudah mengantongi kekuatan pertahanan politik sehingga mengirimkan hulubalang ke sarang lawan.

Strategi “ciamik” ini berhasil dimainkan Jokowi. Jokowi tidak terjebak dengan polemic hiruk pikuk “kasus papa minta saham”. Jokowi memindahkan medan pertarungan dengan mengacak-acak benteng di MKD.

MKD kemudian “terlibat“ pertarungan internal sehingga konsentrasi public kemudian diarahkan ke MKD. Berbagai maneuver politisi di parlemen sudah diperhitungkan dengan cermat. Dengan melihat berbagai maneuver, Jokowi sekaligus menguji loyalitas partai pendukung seperti PDI-P, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura. Jokowi juga sekaligus menguji kesetiaan dari PAN yang baru bergabung dan mendukung di Pemerintahan.

Dengan dukungan public, partai-partai pendukung pemerintah harus mengambil sikap untuk memberikan tekanan kepada MKD agar menjatuhkan putusan yang berat kepada SN.

Teknik ini biasa dikenal dalam olahraga beladiri jujitsu. Dengan menggunakan daya lenting dan “meminjam” tenaga lawan, Jokowi justru menggunakan seluruh energy besar lawan untuk mengembalikan serangan balik (counter attack). Jokowi “melentingkan” SS dengan mengirimkan “sedikit” tenaga kepada SS, namun “meminjam” energy besar parlemen untuk “menghukum SN”. Gema inilah yang kemudian sempat bersuara di Hambalang ketika pimpinan Partai “berusaha” menyelamatkan SN.

Namun dukungan ini tidak bisa diraih. Dengan posisi PKS yang tidak mau “terlibat” arus besar melawan dukungan public dan Partai Demokrat yang mengambil posisi “stand by”, dukungan partai kurang berhasil diraih SN.

MKD kemudian kehilangan arah. Sehingga MKD kemudian “terjebak” dengan persoalan administrasi yang bertele-tele.

Pertaruhan semakin panas. Daya lenting Jokowi yang dimainkan di MKD mulai memakan korban. Publik didesak untuk melihat putusan akhir MKD dengna menyiarkan setiap detail persidangan. Publik kemudian “menggiring” MKD sehingga tidak bisa berkelit.

Jokowi kemudian mengeluarkan jurus-jurus kecil sebagai psywar untuk menekan MKD. Dengan konferensi pers seperti kalimat “suara public, suara rakyat, suara masyarakat harus didengar’ merupakan tekanan yang menggiring public terhadap MKD.

Tidak cukup jurus-jurus kecil. Jokowi mulai mengeluarkan gertakan yang menunjukkan kelasnya sebagai “petarung”. Tampilnya Jaksa Agung yang hendak menyidik kasus ini, pernyataan Kapolri yang mementahkan argumentasi tentang rekaman, Jokowi hendak memberikan pesan. “Jangan Main-main” dengan saya. Sikap yang ditunjukkan dengan menunjukkan telunjuk tangan. Sebuah isyarat keseriusan yang jarang ditampilkan.

Di saat kronis, SN kemudian tidak mau dipermalukan. SN kemudian mengundurkan diri dari ketua DPR-RI. MKD kemudian “kecele” sehingga menjadi “reality show” menjadi membosankan.

Jokowi berhasil “menghukum SN”, tanpa mengeluarkan energy besar. Persoalan “papa minta saham” tidak sebesar “KPK vs Polri. Strategi ciamik Jokowi dalam kasus “KPK vs Polri”, pertarungan dengan Tony Abbot “dalam eksekusi hukuman mati Bandar narkoba” harus menjadi pelajaran siapapun. Jangan meremehkan tubuh kerempeng Jokowi.

Penulis adalah advokat, aktivis, dan Direktur Eksekutif Walhi Jambi