KabarJambi.net – Jelang Pilkada, Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Muaro Jambi ingin menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik bagi seluruh warga yang sudah masuk dalam database kependudukan, tak peduli apakah warga tersebut sudah melakukan rekam data eKTP atau belum.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi, Muhammad Arafah. Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah mempedomani Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016.

Dalam surat Dirjen Dukcapil tersebut, dijelaskan bahwa Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik untuk digunakan terkait  Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi,

Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai kebutuhan daerah.

Namun demikian, Kemendagri mensyaratkan warga yang diperbolehkan mendapatkan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik telah masuk dalam database kependudukan dan telah melakukan rekam data.

“Jadi pihak kabupaten dalam menerbitkan surat keterangan pengganti e-KTP tidak serta merta atau gampang-gampangan, karena harus melakukan perekaman dan yang sesuai di data,” kata Arafah, Kamis (3/11/2016).

Jika ada pihak pemerintah kabupaten menerbitkan surat keterangan pengganti eKTP untuk kepentingan Pilkada, Arafah menyatakan tidak ingin berkomentar banyak. Dirinya hanya berharap agar pemerintah kabupaten mempedomani surat Dirjen Dukcapil tersebut.

“Siapapun dapat membuat surat keterangan seperti yang dibuat Dukcapil, sementara jika surat keterangan yang diterbitkan bagi warga yang telah melakukan perekaman data tidak bisa dipalsukan karena didasarkan pada sistem aplikasi perekaman,” jelas Arafah. (afm)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY