KabarJambi.net – Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 55 Undang Undang Perkebunan diartikan bahwa masyarakat hukum adat secara sah dapat mengelola lahan perkebunan.

“Seseorang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat tidaklah dapat dianggap melakukan perbuatan tidak sah apabila melakukan perbuatan yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf d dalam Pasal 55 UU Perkebunan di atas lahan yang merupakan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto ketika membacakan pertimbangan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (28/10/2016).

Adapun Pasal 55 UU Perkebunan berisi mengenai aturan pengelolaan perkebunan salah satunya oleh masyarakat hukum adat.

Dalam ketentuan tersebut terdapat frasa “secara tidak sah” yang kemudian oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007”.

Mahkamah berpendapat bahwa secara normatif ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“Namun, ketentuan tersebut menjadi tidak memberi kepastian hukum apabila terkait dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto.

Oleh sebab itu sebagian Pasal 55 UU Perkebunan sepanjang frasa “secara tidak sah” dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah.

Dengan begitu Mahkamah menegaskan bahwa anggota masyarakat hukum adat sah untuk dapat mengerjakan, menggunakan, menduduki, atau menguasai lahan perkebunan.

Pemohon dari uji materi UU Perkebunan ini merupakan empat lembaga swadaya masyarakat di antaranya Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch (PSW), Aliansi Petani Indonesia (API) dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

Para Pemohon menggugat sejumlah ketentuan dalam UU Perkebunan yang dinilai merugikan petani kecil dan masyarakat hukum adat. (***)

 

Sumber : Antara

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY