DISKUSI - Bupati Bungo H Mashuri, Wagub Jambi H Fachrori Umar, Ketua DPRD Bungo Ria Mayang Sari dan pihak Dinas PU Bungo berdiskusi mengenai pembangunan beberapa ruas jalan di Bungo

KABARJAMBI.NET, MUARA BUNGO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggemparkan Provinsi Jambi. Sejumlah anggota DPRD dan pejabat teras Provinsi Jambi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu disebut KPK terkait pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. Bupati Bungo H Mashuri pun ikut angkat bicara mengenai hal ini.

Iq mengatakan apa yang terjadi di Provinsi Jambi akan menjadi koreksi dan contoh bagi pelaksana pemerintah daerah. Namun Mashuri optimis kejadian ini tak mengganggu penetapan APBD Bungo 2018. Alasannya karena ada waktu14 hari kerja bagi Pemprov Jambi untuk mengkoreksi RAPBD.

“RAPBD yang diajukan daerah sudah diatur dalam Permendagri, dan selama 14 hari ditetapkan bagi Provinsi untuk mengoreksi,” sebut Mashuri, Rabu (29/11).

Mashuri juga mengatakan sudah menerima surat terkait dari Gubernur Jambi. “Surat yang diterima terkait pengajuan koreksi RAPBD 2018 paling lambat tanggal 6 Desember sudah diterima provinsi,” tambah Mashuri lagi.

Mengenai RAPBD 2018 Kabupaten Bungo, Mashuri mengatakan bahwa bersama DPRD harus ketok palu paling lambat 30 November. Apabila melewati tanggal tersebut, maka akan ada konsekwensi dan sanksi dari pusat.

“Sanksi dan konsekwensinya jelas. DAU kita bisa ditunda dan gaji Bupati maupun anggota DPRD akan ditunda selama enam bulan,” tambahnya lagi.(Pudai)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here