KabarJambi.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengancam akan menghentikan kampanye yang dilakukan pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saifullah Hidayat (Ahok – Djarot) jika ketua pemenangan Nusron Wahid belum mengundurkan diri sebagai kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Menurut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, aparat sipil negara (ASN) tidak boleh terlibat dalam kampanye Pilkada.

“Mundur dari pejabat negara sebagai Kepala BNP2TKI atau tidak ikut dalam kampanye pilkada. Jika belum mengambil keputusan, maka KPU berhak menghentikan kampanye tersebut,” kataFerry Kurnia Rizkiyansyah, Senin (26/9/2016).

Menurut Ferry, sikap Nusron yang hingga kini belum mengajukan pengunduran diri sebagai ketua BNP2TKI bertentangan dengan Pasal 2 huruf b dan f UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 tentang Pilkada.

Di pasal tersebut dinyatakan, pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

“Pasangan calon kepala daerah yang melibatkan ASN bisa saja dengan menggugurkan pasangan calon yang didukung ASN. Kalau ada rekomendasi itu, bisa saja ke arah sana. Makanya, sanksi administrasinya kan dia (pasangan calon) melakukan upaya menggunakan fasilitas negara. Itu yang lebih berat sebenarnya,” ujarnya. (mg)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY