Kabarjambi.net – Beberapa anggota DPR RI mangkir panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Seperti dilansir CNNIndonesia.com, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengingatkan agar pihak yang dipanggil datang untuk diperiksa penyidik. Karena memenuhi panggilan adalah kewajiban hukum. “Itu kewajiban hukum,” ujar Febri.

Pekan lalu, KPK memanggil Ketua DPR Setya Novanto. Lembaga anti rasuah ini juga memanggil dua anggota Fraksi Golkar lainnya, Ade Komarudin dan Agun Gunanjar Sudarsa. Pun demikian dengan anggota Fraksi PAN Teguh Juwarno.

Selain anggota DPR aktif, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan beberapa mantan anggota DPR. Bahkan KPK juga menjadwalkan pemeriksaan istri Ade Komarudin, Netty Marliza.

Febri menuturkan, sejumlah anggota dan mantan anggota DPR itu bakal kembali dipanggil, pekan ini. Keterangan mereka dibutuhkan untuk melengkapi berkas pemeriksaan Andi, pengusaha konveksi yang disebut-sebut kenal dekat dengan Novanto.

“Saksi-saksi kasus e-KTP yang sebagian besar dari anggota DPR tersebut akan dijadwalkan kembali pemeriksaannya mulai Senin,” tuturnya.

Febri menambahkan, pemanggilan mereka juga untuk menelusuri aliran dana proyek e-KTP yang diduga masuk ke kantong pribadi sejumlah pihak. Mulai dari anggota DPR periode 2009-2014, pejabat Kementerian Dalam Negeri, pengusaha pemenang proyek e-KTP, hingga proses pembahasan anggaran proyek tersebut.

“Para saksi dibutuhkan keterangannya yang berkisar tentang pengetahuannya pada kasus e-KTP, indikasi aliran dana pada sejumlah pihak, pertemuan-pertemuan atau proses pembahasan anggaran dan pengadaan e-KTP,” kata Febri.

Nama Novanto sendiri muncul dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, bekas pejabat Kemendagri yang telah duduk di kursi pesakitan. Novanto disebut-sebut bersama-sama Irman, Sugiharto, Andi Narogong, mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini dan Drajat Wisnu, Direktur PNRI Isnu Edhi Wijaya, terlibat korupsi proyek e-KTP.

Peran Novanto dalam proyek yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu, diperkuat jaksa penuntut umum KPK dalam surat tuntutan Irman dan Sugiharto.

Novanto juga disebut berperan mengatur proyek e-KTP ini bersama Andi Narogong, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Novanto sudah membantah soal tudingan keterlibatan dirinya dalam mega proyek era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTp.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan tiga tersangka yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, Sugiharto dan pengusaha Andi Agustinus.

Irman dan Sugiharto sudah duduk di kursi pesakitan, sedangkan Andi masih dalam tahap penyidikan. Setidaknya sudah ratusan saksi yang diperiksa untuk melengkapi berkas perkara pengusaha konveksi itu.(CNNIndonesia/MM)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY