KabarJambi.net – Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Jhon Walingson Purba, mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi agar menggunakan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) guna melakukan pendekatan hukum dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

“Kita akan memberikan terus pengarahan kepada SKPD-SKPD bersama Pak Gubernur agar dapat menggunakan,  memanfaatkan, dan memfungsikan TP4D yang sudah ada sejak 1 Oktober 2015 lalu,” kata Purba usai Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Tim TP4D bersama Gubernur dan SKPD Provinsi
Jambi, di Kejati, Selasa (15/11/2016)

Diakui Purba, ada beberapa SKPD yang sudah melakukan didampingi  pihak Kejati, yakni Dinas Satpol PP, Imigrasi, Sosnaker dan Perkebunan, mulai dari tahap saat perencanaan hingga tahap saat sekarang ini. “Supaya hal-hal yang mereka ragukan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan, semua dapat dicarikan solusi atau jalan keluarnya, agar tidak termasuk dalam penyimpangan atau penyalagunaan kewenangan,” ungkap Purba lagi.

Selain itu, dikatakan Purba, beberapa SKPD lainnya akan menyusul tahap berikutnya. “Inikan belum tahap final, atau tahap penyerahan pekerjaan tahap akhir. Mungkin nanti, mereka akan meminta supaya pada saat pencairan 100 persen dalam hal ini 95 persen, dan rentrensi 5 persennya,  dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuaan normatif, sesuai SOP baik pertangungjawaban admistrasi, fisik, pekerjaan proyek mau pun keuangan,” jelas Purba.(Afm)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY