KABARJAMBI.NET, Bangko – Sejak 15 Februari 2018, tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Merangin telah melakukan kampanye.

Dalam masa kampanye masih terindikasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan pejabat Negara karena tidak mengambil masa cuti dalam kampanye.

Dimana banyak anggota DPRD, maupun DPD yang terlibat politik mengampanyekan masing masing kandidatnya. M Syukur misalnya anggota DPD perwakilan Jambi ini sudah menjatuhkan dukungan pada pasangan Nalim-Khafid.

Begitu juga dengan Handayani jauh jauh hari dia menjatukan dukungan untuk Pasa Nalim-Khafid Moien.

Ketua Panwaslu Merangin Alber Trisman, mengatakan, sampai saat ini Panwaslu belum ada menerima surat cuti dari pejabat Negara atau anggota DPRD, DPD untuk ikut dalam kampanye.

“Dalam aturannya ada aturan kalau pejabat Negara atau pejabat Pemerintah harus melaporkan surat cutinya pada KPU, tapi kita juga belum mendapat laporan dari KPU terkait dengan suarat cuti tersebut,” kata Alber.

Ia katakan, dalam waktu dekat Panwaslu Merangin akan mengadakan pertemuan dengan tim tiga pasangan Calon untuk membahas keterlibatan pejabat Negara dalam kampanye.

“Menggunakan fasilitas negara untuk menguntungkan satu kelompok, juga merupakan pelanggaran sanksinya kepada pasangan calon bisa sampai pidana,” pungkasnya.(aka)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here