Kabarjambi.net – Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan, Rabu (19/7). Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menyatakan mencabut status badan hukum ormas HTI.

Pencabutan status badan hukum HTI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017. Dimana perppu ini merupakan perubahan dari UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Maka dengan mengacu pada ketentuan Perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut,” ujar Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris, dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7) seperti dikutip kompas.com.

Pencabutan status badan hukum dilakukan berdasarkan SK Menkum HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menkum HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Freddy mengatakan bahwa Kemenkum HAM memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau ormas.

“Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A,” tambah Freddy.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Dalam Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.

Sebelumnya, Senin (8/5) lalu, Menko Polhukam, Wiranto, mengatakan bahwa pembubaran HTI telah melalui proses pengkajian yang panjang. Wiranto saat itu mengatakan bahwa ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

Yakni HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil pagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. HTI juga dinilai terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang Ormas.

Terakhir, aktifitas yang dilakukan oleh HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat. Dimana hal itu dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Hanya saja, HTI tidak begitu saja menyerah dibubarkan. HTI melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, melakukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pendaftaran uji materi dilakukan pada Selasa (18/7) sore.(MM/Kompas.com)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY