Kabarjambi.net – Para pedagang Pasar Angsoduo mengaku menerima surat edaran dari Lembaga Keadilan Peduli Masyarakat Indonesia. Isinya, lembaga tersebut akan memungut kepada para pedagang Rp 2.000 per hari. Uang tersebut digunakan untuk biaya pengurusan pemindahan pedagang ke kios baru. Selain itu, pedagang juga dipungut Rp 100 ribu untuk biaya pendaftaran. Dalam surat tersebut disebutkan pungutan ini merupakan hasil rapat bersama dengan Walikota Jambi Sy Fasha yang dilaksanakan pada Kamis (3/11/2016).

Ketika dikonfirmasi, Fasha membantah dirinya menerima dan menyetujui adanya iuran dan pungutan kepada para pedagang kios di Pasar Angsoduo.

“Mengenai isu adanya pungutan-pungutan ataupun iuran dari kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan sudah ada persetujuan dari walikota Jambi kepada pedagang Angsoduo, saya katakan itu tidak benar,” ujar Fasha kepada Kabarjambi.net seusai memberian sambutan pengajian BKM di Masjid Nurdin Hasanah, Senin (7/11/2016).

Ia menyebutkan, sebelumnya dirinya pernah ditemui oleh pedagang mengenai nasib mereka yang tidak dapat berjualan di kios Angsoduo yang baru tersebut karena dimintai pungutan biaya yang cukup besar.

“Maka dari itu, kami selaku dari pemerintah kota (Pemkot) Jambi ataupun saya sebagai Walikota Jambi tidak pernah menyetujui ataupun menyepakati kepada kelompok-kelompok tertentu, mengenai iuran untuk proses pemindahan toko para pedagang tersebut, ke toko Angso duo yang baru,” tegas Fasha.

“Jadi saya harap, masyarakat harus teliti lagi, jika di dalam isi surat-surat yang diberikan kalau tidak ada tanda tangan dari saya, maka itu tidak benar, dan saya minta kepada para pedagang harus melaporkan secara resmi untuk proses pemindahan toko di Pasar Angsoduo yang baru itu ke Dinas Pasar Kota Jambi, dan kita pihak pemerintah kota  tidak pernah menyuruh perantara-perantara lainnya untuk mendata hal itu, serta masyarakat juga jangan meminta perantara pula untuk proses pengurusan itu,” tukas dia. (fa)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY