KabarJambi.net – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, yang merupakan lembaga independen negara, kini tengah menyoroti terhadap pelelangan dua proyek di Jambi yang menjadi objek perkara KPPU.

Dua proyek itu ialah, pelelangan pekerjaan preservasi dan pelebaran batas Provinsi Riau – Merlung – Sp Niam, dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 50.130.450.000, yang sumber dana dari APBN TA 2016 yang dimenangkan oleh PT Karya Dharma Jambi Persada. Selain itu, proyek pelelangan pekerjaan preservasi dan pelebaran jalan arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei.Bengkal, dengan hasil penilaian sementara (HPS) Rp 43.064.280.000, sumber dana APBN Tahun Anggaran 2016 yang dimenangkan oleh PT Hanro.

Adapun dalam hal itu, PT Karya Dharma Jambi Persada menjadi terlapor dalam hal tersebut selain itu PT Hanro, dan PT Bina Uli, yang merupakan kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa dari satuan kerja pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi tahun anggaran 2016 juga terlibat.

Kepala Perwakilan Daerah Batam KPPU, Lukman Sungkar dalam konferensi pers dan rilis nya mengatakan, dengan mengemban amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, salah satu tugas KPPU adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha.

“Dalam rangka melaksanakan tugas itu KPPU menjalankan fungsi penegakan hukum dan fungsi pencegahan,” ujar Lukman saat konferensi persnya di hotel Evan Jambi, Selasa (29/11/2016)

Ia juga menyebutkan sebagai KPPU Kepala Perwakilan Daerah (KPD) Batam yang memiliki cakupan wilayah kerja di 4  Provinsi yaitu Kepulauan Riau, Riau, serta Jambi dan Bangka Belitung dalam hal ini sedang menyoroti mengenai pelelangan pada dua proyek di Jambi yang menjadi objek perkara KPPU.

“Perkara ini bermula dari penelitian inisiatif yang dilakukan oleh Tim KPPU yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan karena ditemukan indikasi dugaan persekongkolan pada pelelangan yang dimaksud baik secara vertikal maupun horizontal,” terangnya “Hal ini kan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 22 mengenai larangan persekongkolan tender. Ketika melakukan penyelidikan,” tambah Lukman

Lukman juga menjelaskan, dari hal itu tim menemukan setidaknya dua alat bukti dugaan pelanggaran. Menindak lanjuti temuan tersebut, tim berusaha untuk memperoleh informasi serta penjelasan yang lengkap dari segala sudut pandang sehingga menghasilkan kesimpulan yang berimbang.

“Namun upaya ini terkendala karena para pihak terutama terlapor tidak menghadiri panggilan. Hasil Penyelidikan telah disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Komisi bertempat di kantor Sekretariat KPPU di Jakarta,” sebutnya

“Pada rapat tersebut, Komisi menyetujui rekomendasi tim untuk melanjutkan penyelidikan tersebut ke tahap pemberkasan, untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara, dan para terlapor diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dalam sidang perkara guna mengklarifikasi dugaan tim, sehingga diharapkan menghasilkan putusan yang adil,” tukasnya. (fa)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY