Supriyanto, Ketua Bapemperda Prov. Jambi.

KabarJambi.net – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Provinsi Jambi Supriyanto, menyayangkan ada Perda yang menyangkut kewenangan daerah ikut dihapus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena dinilai menghambat investasi.

“Ini yang kita sayangkan. Sebab saat Perda itu dibuat tentunya Pemda dan DPRD setempat sudah memikirkan untuk kepentingan rakyat. Artinya Perda itu memang dibuat untuk kemajuan daerah, sehingga sangat disayangkan kalau dihapus pusat,” katanya di Jambi, Rabu.

Sebanyak 44 Perda di Provinsi Jambi dihapus Kemendagri. Perda itu berhubungan dengan pajak retribusi daerah, retribusi menara telekomunikasi serta Perda Syariah.

Sebagian besar Perda adalah milik pemerintah kabupaten/kota atau sebanyak 42 Perda, dan dua Perda milik Pemprov Jambi.

Khusus untuk Perda Pemprov Jambi yang dicoret, yakni Perda tentang kewenangan pemerintah daerah dan Perda yang mengatur perizinan air bawah tanah dan permukaan.

Supriyanto mengatakan, sebagian besar Perda yang dihapus dikarenakan beralihnya kewenangan dari daerah ke tingkat yang lebih tinggi, yakni provinsi dan pusat.

“Ya memang sebagian dihapus tapi itu sudah sesuai. Karena yang dihapus itu kewenangannya memang berubah. Contohnya ESDM, kan pengelolaanya sudah beralih ke provinsi, jadi ya Perda di daerah juga harus di hapus,” ujarnya.

Tapi ia menyayangkan jika Perda yang ikut dihapus itu banyak yang menyangkut kewenangan daerah. Artinya kewenangan itu tidak berubah atau kewenangan tetap ada di kabupaten/kota.

Khusus untuk Perda Provinsi Jambi yang dihapus sebenarnya belum disahkan. Perda itu masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016, dan Perda itu baru sebatas pembahasan awal.

“Jadi bukan dicabut, tapi batal dibahas di tahun ini dan Perda ini tetap akan dibahas ke depan. Seperti Perda perizinan air bawah tanah dan permukaan serta perda kewenangan daerah,” katanya menjelaskan.

Sementara khusus untuk Perda angkutan batu bara, lanjutnya, Supriyanto memastikan tetap berlaku di Jambi. Sebab Perda ini tidak jadi dicabut.

“Karena kemarin waktu mau dicabut sudah digugat ke PTUN, dan daerah menang. Sehingga Perda ini tetap bisa digunakan, itu penting untuk mengatur lalu lintas angkutan batu bara dan berimbas pada masyarakat luas,” katanya menambahkan.(***)

Sumber : antara

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY