KabarJambi.net – Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston menyatakan pihaknya kecewa dengan kebijakan Gubernur Zumi Zola yang menonjobkan 32 pejabat eselon 2.

Menurut Cornelis, kebijakan tersebut melanggar Undang Undang Aparatur Sipil Negara.

Semula, kata Cornelis, pihaknya mengetahui terkait terbentuknya 7 organisasi pemerintah daerah (OPD) dilakukan assessment pejabat.

“Anehnya, bukan mengumumkan hasil assesment, yang terjadi justru penonjoban massal,” ujar Cornelis.

Dalam Undang Undang ASN, kata Cornelis, pejabat pratama tidak boleh dinonjobkan.

“Yang boleh, demikian disebut di Undang Undang tersebut, penurunan grade. Mereka boleh diturunkan jabatan menjadi eselon 3. Seharusnya kepada 7 orang hasil assesment ditawarkan terlebih dahulu jabatan eselon 3, kalau yang bersangkutan menolak, baru dia dimohonkan,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Cornelis meminta Pemerintah Provinsi Jambi terbuka terkait hasil assesment.

“Harus diumumkan, harus transparan, jangan ditutup-tutupi,” tegasnya. (mu)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY