KabarJambi.net – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah mencabut izin lahan gambut PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Dusun Bagan Melibur, Merbau, Pulau Padang, Kepulauan Meranti, Riau.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/9/2016), Ketua DPP Partai Demokrat itu melihat pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto itu bermasalah terkait dengan perizinan. Pasalnya, pemerintah sudah melarang pembukaan lahan dan kanal baru sejak 2015 karena DPR akan memberikan rekomendasi terkait dengan izin RAPP.

“Pemerintah harus mencabut izinnya. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksinya bisa dicabut atau sanksi administratif, bahkan pidana terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan,” kata Herman.

Herman juga menyatakan bahwa pihaknya telah mendalami pelanggaran yang diduga dilakukan PT RAPP terkait dengan pembukaan kanal pada lahan gambut dan dalam waktu dekat Komisi IV DPR RI akan berkunjung ke lokasi pembukaan kanal pada lahan gambut di Dusun Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Pulau Padang, Kepulauan Meranti, Riau.

“Kami telah dalami pelanggaran itu dan telah mengagendakan melakukan kunjungan. Kami juga sudah berkomunikasi dengan DPRD setempat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi juga meminta pemerintah menindak tegas PT RAPP dan jangan bersikap lunak pada perusahaan besar.

“Pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam penegakan hukum,” ujar Viva Yoga.

Ia juga mengingatkan PT RAPP seharusnya menjalankan undang-undang dan kebijakan pemerintah karena ada larangan pembukaan lahan baru dan pembangunan kanal dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan dan kanal baru di ekosistem gambut dengan fungsi lindung dengan membakar, dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut. Sanksi dapat diterapkan jika ada dugaan pelanggaran hingga pada pencabutan izin.

Pemerintah juga telah memutuskan menghentikan sementara pembukaan lahan dan kanal lahan gambut yang dilakukan RAPP. Hal itu merupakan hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup, RAPP, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada pekan lalu (9/9) di Gedung Mandala Wanabakti.

Terkait dengan KLHK dan BRG yang juga akan mengkaji ulang tata kelola dan pembangunan kanal air RAPP yang diduga melanggar peraturan, Viva Yoga mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi lingkungan hidup dan DPR untuk memanggil dan meminta keterangan pimpinan RAPP.

“Saya mengusulkan kepada Komisi IV DPR RI agar memanggil direksi PT RAPP untuk mengetahui kejelasan masalahnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR dalam waktu dekat,” katanya.

Sebelumnya, Badan Restorasi Gambut (BRG) menegaskan PT RAPP tidak kooperatif terhadap pemerintah setelah lembaga itu dilarang masuk saat melakukan inspeksi mendadak di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Senin.

Kepala BRG Nazir Foead mengatakan bahwa pihaknya melakukan sidak di Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti terkait dengan kegiatan anak usaha dari perusahaan kertas PT RAPP yang membuka lahan gambut dengan membangun sejumlah kanal.

Sidak dilakukan usai menerima laporan dari masyarakat. Menurut warga, selama 19 tahun kebakaran hutan terjadi di atas lahan gambut milik perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit. Nazir mengungkapkan bahwa sidak untuk melakukan kroscek benar atau tidaknya laporan tersebut di lapangan.

Kasus itu mencuat tinggi karena ada video yang diduga kuat resmi milik BRG memperlihatkan petugas berbaju hitam bertuliskan “Keluarga Besar Komando Pasukan Khusus” melarang Nazir dan tim masuk ke lokasi tersebut dengan alasan belum mendapatkan izin dari perusahaan. (***)

Sumber : Antara

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY