Kabar Jambi.net _  Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit memberikan akses pendanaan untuk peremajaan (replanting) perkebunan sawit milik petani plasma di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

“Mekanismenya, petani kelapa sawit plasma bisa mengajukan proposal dengan berbagai syarat dan ketentuan,” kata Perwakilan BPDP Kelapa Sawit, Ira, saat memberikan pemaparan akses pendanaan replanting kelapa sawit di Jambi, Selasa.

Pada workshop yang dihadiri perwakilan petani dari kecamatan Merlung dan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi tersebut, pihaknya memberikan pengarahan bagaimana cara petani plasma bisa mendapat akses pendanaan replanting kelapa sawit.

Dalam syarat pengajuan proposal pendanaan replanting sawit itu diantaranya adalah per petani/KK maksimum empat hektare dan lahan yang akan direplanting berpotensi sertifikat ISPO.

Petani harus tergabung dalam koperasi atau kelompok tani yang legalitasnya jelas dan dalam satu proposalnya 300-800 hektare. Selain itu dianjurkan memiliki kerjasama dengan pabrik kelapa sawit (PKS) serta kerjasama dengan bank.

Dana bantuan program replanting kelapa sawit yang dikelola oleh BPDP tersebut adalah Rp25 juta/hektare.

Selain itu syaratnya juga lahan yang diajukan untuk direplanting harus jelas kepemilikannya yang ditandai dengan memiliki surat akta jual beli (sertifikat).

“Syarat tersebut harus dipenuhi dalam pengajuan itu, kami menyalurkan dana sesuai dengan tata kelola, karena ini uang negara. Jadi lahan yang digunakan petani juga harus ‘clean and clear’ dan tidak bermasalah juga,” katanya menjelaskan.

Terkait dengan sertifikasi ISPO tersebut, pihaknya meminta petani plasma untuk berkomunikasi dengan pihak Dinas Perkebunan di daerah setempat.

“Standar ISPO ini karena berkaitan dengan pengolahan CPO nya, karena untuk ekspor CPO ke berbagai negara saat ini harus sesuai standar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Lampisi (SP2), Kecamatan Renah Mendaluh, Nasrudin mengatakan siap memfasilitasi petani plasma setempat dalam akses pendanaan replanting kebun kelapa sawit mereka.

“Kami akan menyosialisasikan program ini, dan juga kita dorong petani plasma bagaimana bisa mengakses dana replanting dari program tersebut,” kata dia.

Di Desa Lampisi itu saat ini sebagaian besar kebun plasma yang dulunya program transmigrasi tahun 1990-an milik petani itu produksinya sudah menurun, karena usia tanamnya memasuki 25 tahun dan sudah harus direplanting.

“Saat ini kendalanya sertifikat kebun petani itu sebagian sudah ada di bank, makanya nanti kita dorong dan kita bentuk tim replanting,” katanya menjelaskan.

Selain itu, kendala lain dalam replanting kelapa sawit di desa tersebut adalah sebagian petani yang ingin mereplanting secara swadaya atau tidak melalui perusahaan.

“Kalau melalui perusahaan, petani merasa keberatan karena prosesnya manajemennya harus satu atap, dan juga nilainya harus sesuai yang ditetapkan Rp61 juta/hektare. Biar bagaimanapun petani tidak bisa kita paksakan, makanya nanti kita kita cari solusi,” katanya menambahkan.(***)

Sumber : antara

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY