KabarJambi.net – Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, M.Zuber, S.Ag dalam laporan badan anggaran menyampaikan poin-poin terkait kondisi keuangan Pemprov Jambi.

Untuk menyikapi kondisi keuangan daerah terkait kebijakan rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah mengambil kebijakan untuk penundaan atau tidak melaksanakan kegiatan untuk bulan Setember, Oktober, November, dan Desember 2016. Hal itu dilakukan sampai dengan disalurkannya Dana Alokasi Umum oleh Pemerintah Pusat.

Kegiatan yang ditunda tersebut meliputi, pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas, pengadaan meubeler, rehabilitasi, pemeliharaan sedang atau berat gedung kantor.

“Selanjutnya, pembayaran pekerjaan yang telah atau sedang dilaksanakan oleh pihak ketiga, paling lambat akhir tahun 2016 setelah Pemerintah Pusat melakukan penyaluran DAU yang ditunda sejumlah Rp193,82 miliar, atau telah mencukupinya kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi,” ujarnya dalam sidang Paripurna.

Apabila Pemerintah Provinsi Jambi tidak dapat melakukan pembayaran atas seluruh hasil pekerjaan, maka akan diperhitungkan sebagai utang daerah, untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Dari hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan masukan dari komisi-komisi, maka telah disepakati hal-hal sebagai berikut, pertama Rencana Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan menurun sebesar Rp.8.041.245.867,18 dari Rp3.441.962.712.618,00 menjadi Rp3.433.921.466.750,82.

Pendapatan daerah merupakan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bertambah sebesar Rp47.974.942.132,82 menjadi Rp1.321.867.908.750,82 dari Rp1.273.892.966.618,00 pada APBD induk

Dana Perimbangan, menurun sebesar Rp56.078.348.000 dari Rp1.549.917.106.000 menjadi Rp1.493.838.758.000

Pendapatan daerah yang sah, pada perubahan APBD TA 2016 secara total megalami peningkatan sebesar Rp62.160.000, yang bersumber dari kenaikan pendapatan hibah.

Pemerintah selanjutnya juga melakukan rasionalisasi belanja RAPBDP TA 2016 sebesar Rp181,10 miliar, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp8,40 miliar dan Belanja Langsung sebesar Rp172,70 miliar. Untuk belanja langsung bersumber dari DAK sejumlah Rp15,09 miliar dan sumber dana lainnya sejumlah Rp157,61 miliar

Komposisi belanja daerah pada rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2016 berkurang Rp130.191.253.148,51 dari APBD murni sejumah Rp3.742.023.057.866,00 menjadi Rp3.611.831.804.717,49. Dengan rincian, Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan sebesar Rp6.314.165.241,46 dari Rp1.738.498.552.823,00 menjadi Rp1.744.812.718.064,46 dan Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar Rp136.505.418.386,97 dari Rp2.003.524.505.043,00 menjadi Rp1.867.019.086.653,03. Lalu SiLPA sebesar Rp177.910.337.966,67.

Pada kesempatan tersebut, Zola dan Ketua beserta Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi menandatangani Nota Kesepakatan KUPA dan PPASPerubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston yang memimpin rapat paripurna tersebut menyatakan, dari 55 anggota DPRD Provinsi Jambi, 42 orang hadir, sedangkan 13 orang tidak hadir. (nv)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY