KabarJambi.net – Terkait adanya dugaan mafia tanah yang melibatkan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, pihak Ombudsman Provinsi Jambi mengaku tidak heran.

Pasalnya, hingga saat ini, sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan soal buruknya pelayanan di BPN Kota Jambi.

“Standarisasi pembuatan sertifikat hanya 94 hari atau sekitar tiga bulan, namun kenyataannya lebih dari setahun masih belum jadi,” kata Sophian Hadi, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi di kantornya di kawasan Pakuan Baru, Jambi Selatan, Kota Jambi, Rabu (21/12/2016).

Bila ini terjadi, lanjutnya, potensi adanya pungutan liar (pungli) masih bisa terjadi. “Dan ini tidak sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo dalam memberantas pungli di setiap tempat pelayanan publik,” terangnya.

Permintaan pembuatan sertifikat ada lebih 1.000 tiap tahun, namun yang terealisasi oleh BPN masih rendah.

Alasan mereka (pihak BPN), sambungnya, sumber daya manusia (SDM) kurang. “Meski demikian tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Seharusnya tetap taat pada SOP yang ada,” tuturnya.

Mirisnya, BPN seperti tidak ingin menghapus predikat mempermudah pelayanan publik. “Alasannya sih macam-macam, untuk biaya administrasi pengurus sertifikat biar cepat selesai. Biayanya tidak sedikit, minimal satu juta rupiah hingga puluhan juta rupiah,” tutur Sophian.

Dari catatan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi yang diperoleh dari jumlah laporan berdasarkan group instansi terlapor hingga 21 Desember 2016, BPN Kota Jambi berada di posisi 4 dibawah Kepolisian. (fa)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY