KabarJambi.net – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan usulan kenaikan bantuan keuangan partai politik harus dengan angka rasional yang bisa diterima publik dan tidak membebani Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau angkanya 150 kali lipat yaa tentunya sangat mengejutkan. Angkanya harus patut dan pantas, dan memang itu perlu disosialisasikan dengan mendengarkan suara publik,” kata Pramono sebelum mengikuti rapat di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Pramono mengakui bantuan keuangan partai politik yang masih terlalu kecil, dimana APBN hanya menyumbang sebesar Rp108 per suara yang diperoleh dalam Pemilu 2014.

“Memang Mendagri (Tjahjo Kumolo) diberikan arahan oleh Presiden untuk dikaji yang pantas, yang patut, tapi tidak membebani APBN. Itu yang paling penting,” kata Pramono.

Terkait berapa rupiah kenaikannya, Seskab mengatakan angkanya harus diputuskan bersama oleh pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan suara publik.

“Prosesnya sedang berjalan, termasuk revisi UU yang ada. Minggu lalu kita sudah membahas Rancangan UU Pemilu,” kata Pramono.

Sebelumnya Komisi II DPR dan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sepakat untuk meningkatkan jumlah bantuan keuangan bagi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Komisi II DPR dan pemerintah sepakat untuk meningkatkan bantuan untuk parpol yang besarannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Kemendagri, di Ruang Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Senin (3/10).

Dia menegaskan Komisi II DPR mendorong agar bantuan parpol ditingkatkan sesuai aturan perundang-undangan, misalnya agar PP nomor 5 tahun 2009 harus disesuaikan.

Menurut dia, Komisi II DPR tidak bisa menentukan ideal besaran bantuan tersebut sehingga diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

“Belum dikeluarkan besarannya (jumlah bantuan kepada parpol), kami inginnya meningkat dibandingkan sekarang bisa 10-20 kali lipat,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan dana bantuan itu akan digunakan untuk pendidikan politik karena parpol bisa melakukan kegiatan disamping kegiatan internalnya. (***)

Sumber : Antara

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY