KabarJambi.net – Manajer Komunikasi PT Retorasi Ekosistem Indonesia (Reki), Joni Rizal, menyatakan operasional perusahaannya sangat menjunjung tinggi  Hak Asasi Manusia dan mengakui keberadaan masyarakat adat, sesuai deklarasi HAM dan The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).

Pernyataan ini disampaikan Joni Rizal menanggapi tudingan AGRA yang menyebutkan dalam melakukan operasionalnya PT Reki telah melakukan pelanggaran HAM.

“Kami telah melakukan dialog dengan masyarakat Batin Sembilan  yang berada di dalam kawasan Hutan Harapan.  Hasil dari dialog, sekitar 104 keluarga dari 228 keluarga yang berada di Hutan Harapan telah sepakat untuk menjalin kerjasama pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pengelolaan ruang serta kesepakatan tata kelola kawasan untuk menunjang kehidupan dan keberlanjutan budaya Batin Sembilan. Kelompok yang telah mencapai kesepakatan ruang dan tata kelola tersebut adalah kelompok Gelinding, Tanding, Mitrazone dan Simpang Macan Luar,” jelas Joni Rizal kepada KabarJambi.net, Selasa (4/10/2016).

Joni Rizal menambahkan, untuk Kelompok Batin Sembilan lainya sedang dalam proses kesepakatan ruang dan tata kelola areal yang diklaim dengan melibatkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Terkhusus kelompok Batin Sembilan Pangkalan Ranjau yang diketuai Jupri proses mencapai kesepakatan justru difasilitasi oleh AGRA. Pada tahun 2016 telah dua kali dilakukan pertemuan yang difasiltasi oleh Direktur Penanganan Konflik  Tenurial dan Hutan Adat KLHK,” ungkap Joni Rizal.

Menurut Joni, salah satu hasil pertemuan tersebut adalah bahwa untuk penyelesaian klaim kelompok Pangkalan Ranjau akan  dilakukan pendataan anggota kelompok dan luasan areal untuk proses mediasi selanjutnya.  Disamping itu, jika usulan masyarakat sebagai hutan adat, disarankan Kelompok Jupri dan AGRA segera melakukan proses pengusulan ke Pemerintah Daerah.

“Kami sangat menghargai keberadaan masyarakat Batin Sembilan yang hidup bergantung kepada hutan  dan menjadi mitra utama dalam melakukan restorasi ekosistem di Hutan Harapan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan Batin Sembilan,” tuturnya.

Kata Joni, pada akhir 2015, PT Reki merupakan pengelola konsesi restorasi ekosistem (RE) pertama di Tanah Air yang menyatakan komitmen penghormatan hak asasi manusia (HAM), sosial dan pelibatan masyarakat atau Human Rights, Social and Community Engagement Commitment (HARSCEC). Komitmen ini menjadi acuan pengelolaan Hutan Harapan di Jambi dan Sumatera Selatan.

Melalui komitmen ini, tambah Joni, manajemen Hutan Harapan akan memastikan kegiatan restorasi ekosistem memberikan dampak peningkatan kehidupan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan di Palembang pada Senin, 30 Novembr 2015 dan di Jambi pada 2 Desember 2015.

“Inti dari komitmen ini antara lain uji tuntas (due diligent)penghormatan HAM dan implementasi persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Padiatapa) atau sering disebut prinsip freedom, prior, informed, and consent(FPIC) terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal,” kata Joni.

Implementasi lainnya dari komitmen ini, lanjut Joni, adalah penanganan keluhan dan penyelesaian konflik yang bertanggung jawab serta secara aktif, terbuka dan konstruktif melibatkan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional.

Selain itu, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat; menghormati HAM; pengakuan, penghormatan dan penguatan hak pekerja; serta kepatuhan dengan norma lokal dan semua hukum yang relevan. Komitmen ini menjadikan manajemen Hutan Harapan sebagai perusahaan restorasi ekosistem pertama yang menyatakan komitmen terhadap penghormatan HAM.

Menurut Joni, konsultasi publik ini dibacakan di hadapan pejabat pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah daerah yang wilayahnya masuk ke dalam kawasan Hutan Harapan. Turut menghadiri danmemberikan sumbangan pikiran dan ide sejumlah aktivis NGO, seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), United Nation Development Project (UNDP), Walhi, KKI Warsi, CAPPA, Agra, tokoh adat, Serikat Petani Indonesia (SPI), AGRA dan lain-lain serta pekerja media. (mu)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY