KabarJambi.net – Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Jambi, Puji Siswanto meminta pemerintah agar menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dengan WPR ini, penambangan rakyat yang selama ini illegal menjadi legal.

“Salah satu fakta di lapangan tambang rakyat ini harus dicarikan soslusinya, yaitu dengan memberikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada penambang, ini yang harus dikejar agar di legalkan di pusat,” kata Puji Siswanto pada KabarJambi.net. Sabtu (3/12/2016).

Dikatakan Puji, Gubernur Jambi meminta APRI agar dapat bergerak cepat dengan memetakan wilayah pertambangan rakyat di beberapa kabupaten seperti Sarolangun, Merangin, Bungo, dan Tebo.

“Nanti kita dengan cepat untuk memetakan wilayahnya, dan mengkomunikasikan pada pak Gubernur, dan Pak Gubernur merekomindasikannya lalu dikirim ke Jakarta,” terang Puji.

Jika setelah adanya Izin dari Pemerintah Pusat berdasarkan wilayah pertambangan rakyat (WTR) yang sudah terdaftar dalam peta ke depan disusun Peraturan Daerah Penambangan Rakyat.

“Iya ada Perda-nya nanti, nanti akan dilegalkan juga alat teknologi ramah lingkungan untuk keselamatan para pekerja, termasuk pekerja lubang jarum,” ungkap Puji.

Puji menegaskan penambang sebenarnya tidak boleh menggali di hamparan sungai karena berbahaya.

“Itu tidak boleh dan berbahaya, pemetaan ya, di pegunungan. Dan WTR itu sudah diajukan oleh per kabupaten,” jelas Puji. (afm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here