Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah sebutan dalam era otonomi daerah untuk Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang berarti. Belanja daerah Provinsi Jambi selama tahun 2013 terealisasi sebesar Rp 13,368 triliun dan tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp13,505 triliun. Belanja tersebut telah mendorong tingginya  pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,93% diatas pertumbuhan yang hanya mencapai 5,02%. Namun kontribusi riil dari konribusi belanja daerah Provinsi Jambi terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut masih kecil hanya sebesar 17,60%.

Kecilnya kontribusi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh alokasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai (PNS) yang terdapat dalam belanja tidak langsung dan belanja pegawai (Honorer/Kontrak) yang terdapat pada belanja langsung. Sedangkan belanja modal yang merupakan salah satu komponen investasi daerah masih kecil dibandingkan belanja pegawai. Belanja modal yang merupakan kategorian investasi daerah merupakan penggerak perekonomian daerah yang sekaligus  melakukan perubahan terhadap struktur perekonomian. Ini berarti, belanja modal tersebut diharapkan banyak dialokasikan untuk perubahan struktur dari sektor primer ke sektor sekunder atau belanja  modal lebih banyak ditujukan untuk pembangunan industri.

Dalam iklim otonomi daerah, pemerintah dapat menstimulan pembangunan industri dengan membelanjakan APBD lebih besar lagi dalam bentuk belanja modal maupun belanja barang dan jasa. Bila ini terjadi, maka kontribusi sektor industri akan meningkat guna untuk terjadinya perubahan struktur ekonomi dari pertaniann menuju industrialisasi yang tetap berbasis pada pertanian.  Dalam konteks yang lebih nyata, pemerintah daerah dituntut untuk lebih banyak membelanjakan anggaran untuk membangun agroindustri.

Namun realitanya, kontribusi sektoral masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 26,07%, sektor pertambangan dan galian sebesar 26,77% dan sektor industri pengolahan 11,43%. Sedangkan sektor jasa-jasa sebesar 8,13% kontribusinya untuk tahun 2014 dengan harga konstan 2010. Berarti perubahan struktur belum sesuai harapan karena yang dominan masih sek
tor pertanian dan sektor pertambangan dan galian.

Antara tuntutan perubahan struktur ekonomi yang mengarah pada industrialisasi dengan realita kontribusi sektor industri yang masih kecil maka diperlukan kebijakan dalam pengalokasian anggaran yang lebih perspektif untuk perubahan struktur perekonomian. Untuk itu, alokasi anggaran untuk sektor pertanian dan sektor industri perlu di rasionalisasi yang mengarah pada perubahan struktur. Instrumen yang dapat menjadi dasar rasionalisasi tersebut adalah penggunaan Tabel Input-Output beserta turunannya dalam bentuk tabe l Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE).

Untuk melihat pengaruh belanja daerah yang merupakan pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi maka diperlukan suatu penelitian yang komprehensif. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian yang mengarah kepada faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja daerah untuk perubahan struktur ekonomi dalam kerangka otonomi daerah perlu dilakukan sejalan dengan perspektif perubahan struktur ekonomi dimasa datang melalui kebijakan belanja daerah yang dinamis.

Ahmad Fauzi Ansori

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here