KabarJambi.net – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya pembebanan biaya biaya-biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam pengembalian biaya operasional (cost recovery) sebesar Rp 2,56 triliun di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, temuan tersebut diperoleh setelah BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas perhitungan bagi hasil dan komersialisasi migas pada SKK Migas dan KKKS.

“Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa BPK berhasil mengungkapkan adanya pembebanan biaya biaya-biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam ‘cost recovery’ sebesar Rp 209,88 juta dan 194,25 juta dolar AS atau totalnya ekuivalen senilai Rp 2,56 triliun,” ujar Harry saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2016 di Gedung DPR, di Jakarta, Selasa (7/10/2016).

Laporan keuangan SKK Migas sendiri pada 2015 lalu memperoleh opini Tidak Wajar (TW) setelah empat tahun sebelumnya memperoleh WTP.

Opini TW itu diberikan karena pengakuan kewajiban diestimasi atas imbalan pasca kerja berupa Manfaat Penghargaan atas Pengabdian (MPAP), Masa Persiapan Pensiun (MPP), Imbalan Kesehatan Purna Karya (IKPK), dan Penghargaan Ulang Tahun Dinas (PUTD) senilai Rp 1,02 triliun, tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Hal tersebut berkenaan dengan tidak adanya penutusan hubunga kerja (PHK) terhadap pegawai BP Migas pada tanggal 13 November 2012 lalu itu.

Selain itu, adanya piutang ‘abandonment dan site restoration’ (ASR) kepada delapan KKKS senilai Rp 72,33 miliar belum dilaporkan. Meskipun kewajiban pencadangan ASR telah diatur dalam klausul perjanjian (production sharing). (***)

Sumber : Antara

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY