KabarJambi.net – Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Ahmad Jafar, meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi menganggarkan tambahan dana agar seluruh tenaga pengajar honorer SMA/SMK yang dillimpahkan dari kabupaten/kota ke provinsi tetap bisa bekerja.

Menurut politisi Golkar ini, tenaga pengajar honorer sangat dibutuhkan di daerah pelosok untuk menutupi kekurangan guru pegawai negeri di sana.

“Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Tanjab Barat untuk SMU/ SMK daerah terpencil personil guru PNS masih sangat kurang dengan 1 atau 2 orang saja per SMU, sisanya adalah guru honorer yang telah berjuang mendidik siswa dengan gaji seadanya,” ujar Ahmad Jafar, Kamis (6/10/2016).

“Konsekuensi yang harus diambil oleh Diknas Provinsi Jambi harusnya mengajukan anggaran ke DPRD Provinsi Jambi agar anggaran honor bagi guru SMU/SMK dianggarkan di APBD provinsi sebagaimana yang telah APBD lakukan selama ini,” tambah Ahmad Jafar.

Lantas, jika ternyata kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tidak memungkinkan, Ahmad Jafar meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutus gugatan Walikota Surabaya terkait pemindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK.

“Kalau sekira nya provinsi tidak sanggup, saya meminta MK Republik Indonesia segera memutuskan gugatan walikota surabaya tentang pengelolaan SMU/ SMK agar segera di putuskan dan tetap menjadi wewenang kabupaten/kota. Saya juga meminta DPRD Provinsi Jambi agar segera merespon hal ini dan mengajak semua fihak untuk duduk bersama dan mencari maslahat demi Jambi dan pendidikan Jambi Tuntas dan lebih baik,” pungkasnya. (mu)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY