KabarJambi.net – Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Provinsi Jambi, mengecam kunjungan duta besar negara Denmark untuk Indonesia, Mr Casper Klynge ke lokasi perusahaan industri iklim di Provinsi Jambi.

Apalagi, dalam kunjungannya, Mr. Klynge menandatangani komitmen pendanaan baru untuk PT. REKI sebesar Rp 40 milyar.

AGRA, organisasi petani, anggota Asean Peasant Coalition (APC) di Indonesia menyatakan, pembaharuan komitmen bantuan ini menyakiti masyarakat adat Suku Anak Dalam yang mengalami pengusiran akibat tanah leluhur mereka di jadikan operasi dari PT. REKI.

Menurut Pauzan Fitrah, kordinator AGRA Jambi, bantuan keuangan kepada PT. REKI dari pemerintah Denmark tidak hanya menyakiti Suku Anak Dalam, namun juga menghianati masyarakat Denmark, karena uang pajak mereka digunakan untuk mendukung perusahaan yang melanggar hak asasi masyarakat di Indonesia.

”PT. REKI yang juga dikenal dengan nama Hutan Harapan, mengklaim bahwa mereka melindungi hutan hujan di Sumatera. Mereka juga mengaku melindungi umat manusia dari dampak buruk perubahan iklim. AGRA menolak klaim tersebut. PT REKI tidak memiliki mandat moral mengatakan itu karena apa yang
dilakukan sebaliknya, kenyataannya mereka secara paksa merampas tanah ulayat masyarakat adat suku anak dalam,” ujar Fauzan dalam rilis persnya.

Suku Anak Dalam Pangkalan Ranjau, adalah salah satu kelompok masyarakat adat di Provinsi Jambi yang telah menetap dan hidup lama namun terusir dari tanah leluhur mereka akibat kehadiran PT REKI.

Konstitusi dan undang-undangan di Indonesia mengamanatkan pengakuan masyarakat adat dan seluruh hak mereka termasuk hak teritori adat. Namun, mayoritas masyarakat adat di Indonesia tidak memiliki pengakuan hukum atas hak-hak mereka akibat rumitnya alur birokrasi yang disyaratkan oleh negara.

“Pemerintah Indonesia seharusnya mengakui hak seluruh masyarakat adat termasuk hak ulayat mereka tanpa perlu mensyaratkan daftar panjang syarat administratif. Faktanya, masyarakat adat lah yang sebenarnya yang menghidupi dan melindungi hutan walau tanpa bantuan pemerintah. Lebih parah lagi, pemerintah Indonesia malah memberikan beban tambahan dengan memberikan izin perusahaan beroperasi di lahan ulayat masyarakat adat,” tegas Ali, Sekjen nasional AGRA.

Jupri, Depati Suku Anak Dalam Pangkalan ranjau mengatakan, pihaknya hanya ingin tanah dan hutannya kembali.

“Kami ingin menyelamatkan kehidupan kami dan hidup keturunan kami, kami menghidupi dan menjaga hutan ini. Tanah ini adalah hidup dan tempat hidup kami. Sebelum REKI datang, PT. Asia Log lah yang lebih dulu masuk dan menebang seluruh pohon di hutan kami, lantas REKI memperkerjakan beberapa mantan karyawan PT. Asia Log dan mendatangi kami dan menggunakan banyak cara agar kami pergi dari tanah kami, orang yang sama yang dulu menebangi hutan kami, kini datang dan mengatakan ia akan merestorasi hutan. Kami di intimidasi di lahan kami sendiri,” tambah Jupri.

AGRA menuntut pemerintah Denmark untuk menghentikan bantuan keuangan kepada PT. REKI. Semakin banyak uang diberikan kepada REKI, akan semakin panjang daftar pelanggaran HAM yang akan dialami Suku Anak Dalam.(nv)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY