Mobil pengangkut 120 jeriken BBM diamankan di Polres Merangin

Kabarjambi.net – Warga Sekancing Kecamatan Tiang Pumpung mengamankan bahan bakar minyak (BBM), Jumat (22/4) malam. Tidak tanggung-tanggung. Jumlahnya 120 jeriken atau berkisar empat ton.

Minyak jenis dexlite ini diangkut dengan mobil truk bernomor polisi BH 8902 MF. Dikemudikan warga Desa Rantau Jering Kecamatan Lembah Masurai berinisial DD (30).

Warga menghentikan laju truk ini. Mengamankan mobil beserta BBM yang diangkutnya. Karena diduga akan digunakan untuk aktifitas penambangan emas tanpa izin atau PETI.

“Tengah malam kami amankan. Hampir jam 12 malam (24.00 WIB). Kami laporkan ke Polsek Siau dan Polres (Merangin),” ujar sumber Kabarjambi.net, Sabtu (22/4).

Pantauan Kabarjambi.net, BBM tersebut kini sudah dibawa ke kantor Polres Merangin. Hanya saja belum diketahui kelanjutan prosesnya. Paur Humas Polres Merangin Ipda Sitorus mengatakan belum bisa memberi tanggapan karena belum ada petunjuk dari pimpinan.

Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa dan Pelajar (PPMP) Luhak 16, Alber Trisman, acungkan jempol. Pria asal Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai mengatakan sangat salut dengan komitmen warga Desa Sekancing melawan PETI.

“Mengamankan ekskavator, sudah. Walaupun kemudian diperintahkan untuk dibebaskan oleh orang yang berkuasa. Kemudian mengamankan mobil pembawa BBM dalam jumlah mencurigakan. PPMP Luhak 16 salut dengan kawan-kawan di Sekancing,” ujar Alber.

Ia mengatakan, seharusnya gerakan warga Sekancing dicontoh oleh warga desa lainnya. Terutama warga Kecamatan Jangkat Timur. Sehingga perlawanan terhadap aktifitas PETI benar-benar menjadi massif.

“Kalau semua seperti warga Sekancing, selesai itu PETI. Pembeking juga akan mikir seratus kali,” ujar Alber lagi.

Demikian pula dikatakan Ketua GP Ansor Merangin, Muhlisin. Ia mengatakan penegakan hukum mesti berjalan agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum tidak luntur.

“Soal pengawalan oleh dua oknum anggota polisi misalnya. Itu sebaiknya dijelaskan secara clear. Biar tidak multi tafsir. Sekarang bagaimana masyarakat tidak menaruh curiga. Tanggal surat perintah saja keluar pasca masalah muncul. Kita tidak mau penegak hukum kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat,” ujarnya.(Marsis Imron)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY